.webp)
Royke mengatakan, dari rentang level A-F, kemacetan Jakarta sudah mencapai level F atau stagnan.
"Jakarta ini, kalau jam-jam tertentu di pagi-pagi dan sore hari, apalagi di tol, itu antara E dan F, sudah stagnan," kata Royke kepada wartawan, Rabu (10/11/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kapasitas dan volume kendaraan yang tidak seimbang. Jalan yang tidak terlalu lebar dipenuhi oleh jutaan kendaraan," katanya.
Selain itu, banyaknya hambatan samping juga kerap membuat laju kendaraan di Jakarta tersendat hingga macet. Misalnya saja, angkutan umum yang ngetem di jalan, pedagang kaki lima (PKL), dan lain-lain.
"Semakin kecil hambatan samping, semakin bagus," ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat pengguna mobil pribadi untuk menghemat jalan. "Kalau mau lancar, kita harus lakukan pengorbanan. Kalau punya mobil 5, keluar satu saja, nggak usah dikeluarin semuanya," tuturnya.
Lebih jauh, Royke mengungkapkan, masalah kemacetan di Jakarta merupakan salah satu program paling penting yang akan diselesaikan dalam 100 hari kerjanya. Menurutnya, dalam mengurai kemacetan ada 2 strategi yang harus dilakukan anggota polisi, yakni sebagai pribadi dan institusi.
"Kemacetan, saya sangat concern, ada dua strategi yang harus dilakukan yakni, apa yang bisa dilakukan sendiri dan bagaimana bisa dilakukan bersama-sama," katanya.
Sebagai program jangka pendek, Royke akan menempatkan anggotanya di titik-titik rawan kemacetan. Karena, menurutnya, dengan hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat akan memberikan ketenangan tersendiri bagi pengguna kendaraan.
"Karena menurut saya masyarakat akan merasa tenang ketika ada polisi. Setelah ada di situ, berbuat dong, berbuat yang sesuai kewenangannya. Misalnya ada yang mau nyebrang dikelompokkan agar tidak hambat penyeberangannya," jelasnya.
Ia menambahkan, upaya mengurai kemacetan juga perlu dilakukan secara bersama-sama. Misalnya bekerja sama dengan instansi terkait.
"Yang secara bersama-sama contohnya Satpol PP bisa bantu halau yang nunggu tidak pada halte, atau menertibkan PKL yang mengganggu kelancaran berlalu lintas. Dishub mungkin bisa membantu menertibkan angkutan umum," paparnya.
Program kerja yang kedua, yakni kembali menumbuhkan penegak hukum yang tegas namun humanis. "Contoh, jangan sampai anggota sudah menindak tapi marah-marah. Jangan menakut-nakuti masyarakat," ujarnya.
Penanganan kecelakaan yang cepat, menjadi program kerjanya juga. Menurutnya, seorang polisi harus mendahulukan penanganan korban kecelakaan agar dapat terselamatkan nyawanya.
"Program 100 hari kerja yang keempat yakni pelayanan dalam pengurusan SIM, STNK, BPKB dan sebagainya. Menurut saya, pelayanan itu semua tidak perlu lama-lama," tutupnya.
(mei/lrn)
