Pemerintah Mulai Bahas Relokasi Warga Lereng Merapi

Jakarta - Pemerintah mulai membahas masalah relokasi warga lereng Gunung Merapi pasca bencana. Bekerja sama dengan dunia kampus, pemerintah akan melakukan perencanaan yang matang dan menyeluruh.

"Dalam konteks rekonstruksi dan rehabilitasi, Presiden sangat terbuka dengan berbagai saran dan pandangan dari dunia kampus seperti UGM untuk penyiapan konsepsi relokasi dan normalisasi kehidupan masyarakat," tutur Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi dan Pembangunan Daerah Velix Wanggai.

Hal itu disampaikan Velix dalam rilis yang diterima Minggu (7/11/2010).

Untuk itu, imbuh Velix, saat ini Kemenakertrans, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kemendagri, Badan Pertanahan Rakyat (BPN), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Kemenkop & UKM, dan Pemprov Jateng  dan DIY juga telah memulai diskusi awal untuk kebijakan relokasi internal Jateng dan DIY.

"Hal ini juga memerlukan social spatial planning yang matang dan komprehensif," jelas Velix.

Sedangkan untuk penanganan sapi-sapi dan ternak lain milik warga, Velix mengatakan SBY juga terbuka dan fleksibel dalam penanganannya.

"Satu hari berjalan ini, Presiden sangat terbuka dan fleksibel untuk menangani sapi, baik dibeli oleh pemerintah maupun pemerintah menyiapkan atau membeli pakan ternak untuk diberikan kepada para petani-petani sekitar Merapi," paparnya.

Menko Kesra Agung Laksono, lanjut Velix, telah bekerja sama dengan Pemprov DIY dan Jateng untuk memetakan jumlah sapi, baik kepemilikan sapi, daerah penyebaran maupun kondisi umur sapi.

Menko Kesra secara intens telah memastikan berbagai bantuan pusat dikelola dan disalurkan secara tepat, cepat dan terintegrasi. Saat ini bantuan dari lintas kementerian terus berjalan.

Sementara Panglima TNI telah membentuk Brigade Khusus untuk penanganan bencana Merapi, dan telah memobilisasi  satuan-satuan pasukan, baik dari Jakarta, Madiun, Malang, Surabaya, maupun dari
Jateng dan DIY sendiri.

"Saat ini di lapangan, pihak TNI berperan aktif untuk mengevakuasi pengungsi dan memberikan pelayanan pada barak-barak pengungsi," imbuh Velix.

Kapolri juga telah membentuk dan memoblisasi Satuan Tugas (Satgas) Kepolisian untuk pengamanan lalu lintas arus pengungsi, kendaraan evakuasi, pencarian korban maupun pengamanan daerah secara umum.

Semua tugas-tugas itu berada di bawah komandan tunggal Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah mengkoordinasikan kerja antar institusi, baik pusat maupun daerah.

"Kepala BNPB sebagai komandan tunggal atas pengendalian bencana Merapi telah melakukan konsolidasi kerja antar institusi-institusi pusat, daerah, TNI, Polri, kampus-kampus seperti UGM, dan kelompok-kelompok relawan. Strategi pengendalian pengungsi diarahkan pada kebijakan kawasan rawan bencana I, II, dan III," jelasnya.

(nwk/asp)