Penundaan Studi Banding DPR Tak Rugikan Negara

Jakarta - Sebagian Komisi di DPR tetap menjalankan studi banding ke luar negeri sekalipun Pimpinan DPR telah melarang. Namun alasan mereka bahwa menunda kunjungan menghamburkan uang negara tidak sepenuhnya tepat, sebab uang negara belum dikeluarkan sepeserpun.

"Menunda kunjungan belum mengeluarkan anggaran sama sekali. Anggaran ada di bendahara negara. Kalau sudah fix kita ajukan ke sana baru cair," ujar Sekjen DPR Nining Indrasaleh kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/11/2011).

Pernyataan Nining ini membantah statement sejumlah Komisi di DPR yang enggan membatalkan kunjungan ke luar negeri di tengah bencana. Mereka berdalih anggaran yang sudah dikeluarkan untuk persiapan kunjungan akan hilang sia-sia jika dibatalkan.

Padahal, Nining mengungkapkan, sebelum dipastikan keberangkatan, belum ada anggaran yang dikeluarkan. Sebab, DPR membayar semuanya pada saat anggaran digunakan.

"Kalau nggak jadi berangkat uang tidak dipakai, tetap di negara. Karena kita cairkan kalau sudah positif," terang Nining.

Nining menjelaskan, jika sebuah studi banding dibatalkan, selanjutnya Setjen akan menyampaikan ke bendahara negara pembatalan itu. Nining menegaskan, anggarannya tidak disimpan di rekeningnya.

"Itu tidak ada di tabungan saya," ucap Nining.

Pembatalan studi banding DPR juga dinilai Nining sebagai hal yang biasa. Sebab dalam setahun tidak semua anggaran perjalanan dinas diserap oleh DPR.

"Tahun 2009 sebesar Rp 109 miliar hanya dipakai sekitar Rp 83 miliar," sebut Nining.

(van/gun)