Menkum HAM: Sampai Kiamat Nggak Ada LP Bagus Semua

Jakarta - Layanan Lembaga Pemasyarakat (LP) Kemenkum HAM menjadi salah satu lembaga yang punya skor integritas rendah menurut survei KPK. Sebagai menteri yang membawahi LP, Menkum HAM Patrialis Akbar mengaku memang tidak ada LP yang bisa bagus semuanya. Namun upaya terus dilakukan untuk menaikkan skor tersebut.

"Pokoknya kita kan berupaya. LP itu ada 456 jumlahnya. Kalau bagus semua itu mimpilah. Sampai kiamat nggak ada LP bagus semua," kata Patrialis di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (1/11/2010).

Patrialis mengatakan, dari seluruh LP yang ada, beberapa di antaranya ada yang mendapat penghargaan internasional. Ada juga yang mendapatk ISO. Tidak ada juga LP yang paling jelek integritasnya.

"Pokoknya kita jangan mimpi kalau di LP itu akan bisa baik sebaik-baiknya. Jangan mimpi ya. Jangankan di LP, di luar LP saja orang masih banyak yang brengsek," ujarnya.

Menurut Patrialis, upaya yang sudah dilakukan yakni pengawasan yang diperketat. Skor integritas yang tadinya 3,2 kini menjadi 5. Menaikkan skor itu pun dinilai tidaklah mudah.

"Jangan bilang turun ya. Yang benar adalah nilainya naik kelas. Itu kan nggak gampang memimpin dari 3,2 jadi 5 skornya. Itu naik angka nggak mudah. Naiknya luar biasa loh. Jangan kita maunya itu serba hebat kecuali kita malaikat," ungkapnya.

Saat ditanya mengenai posisinya apakah aman  dari reshufle, Patrialis enggan berkomentar. "Ya Allah. Ya Tuhan," jawabnya.

KPK melakukan survei integritas terhadap 353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, 6 instansi vertikal dan 22 pemkot. Sebanyak 12.616 responden diwawancarai oleh KPK sejak bulan April-Agustus 2010. Responden adalah orang yang merasakan langsung pelayanan publik dalam setahun terakhir.

Standar minimal integritas yang ditetapkan KPK untuk tahun ini adalah 6,0. Jika di bawah itu, instansi yang bersangkutan dinyatakan tidak berintegritas baik. Tahun ini, nilai rata-rata yang integritas nasional hanya 5,42. Sedangkan tahun kemarin, nilai rata-rata yang berhasil dicapai adalah 6,5.

Di instansi pusat, ada 12 unit layanan yang memiliki intergritas di bawah 6. Unit layanan itu antara lain layanan kepulangan TKI di Terminal Selapajang (BNP2TKI), layanan Bea Masuk (Kementerian Keuangan), layanan Sertifikasi Produk (SNI), hingga layanan Lembaga Permasyarakatan (Kemenkum HAM).

Sedangkan di instansi vertikal, instansi pusat yang memiliki unit layanan di kota, ada 10 yang dinilai tak bagus integritasnya. Mereka adalah layanan gangguan listrik (PLN), layanan pengadilan tilang (MA/Pengadilan), layanan penerbitan paspor (Kemenkum HAM), serta layanan pembuatan SKCK dan SIM (Kepolisian). KPK pun berencana akan memeriksa instansi yang mempunyai skor terendah tersebut.
(gus/nrl)