Survei KPK: Indeks Integritas Nasional 2010 Menurun

Jakarta - Indeks Integritas Nasional tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Selama dua tahun berturut-turut, integritas unit layanan di Kepolisian dan Kemenkum HAM juga belum mengalami perbaikan.

Demikian hasil survei integritas terbaru yang dilakukan KPK terhadap 353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, 6 instansi vertikal dan 22 pemkot.

Sebanyak 12.616 responden diwawancarai oleh KPK sejak bulan April-Agustus lalu. Responden adalah orang yang merasakan langsung pelayanan publik dalam setahun terakhir.

Standar minimal integritas yang ditetapkan KPK untuk tahun ini adalah 6,0. Jika di bawah itu, instansi yang bersangkutan dinyatakan tidak baik integritasnya.

"Indeks Integritas Nasional turun dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Wakil Ketua KPK M Jasin dalam jumpa pers di kantornya Jl HR Rasuna Said, Senin (1/11/2010).

Tahun ini, nilai rata-rata integritas nasional hanya 5,42. Sedangkan tahun kemarin, nilai rata-rata yang berhasil dicapai adalah 6,5.

Di instansi pusat, ada 12 unit layanan yang memiliki integritas di bawah 6. Di antaranya adalah layanan kepulangan TKI di Terminal Selapajang (BNP2TKI), layanan Bea Masuk (Kementerian Keuangan), layanan Sertifikasi Produk (SNI), hingga layanan Lembaga Permasyarakatan (Kemenkum HAM).

Sedangkan di instansi vertikal, instansi pusat yang memiliki unit layanan di kota ada 10 yang dinilai tak bagus integritasnya. Mereka adalah layanan gangguan listrik (PLN), layanan pengadilan tilang (MA/Pengadilan), layanan penerbitan paspor (Kemenkum HAM), serta layanan pembuatan SKCK dan SIM (Kepolisian).

Palembang, Bandar Lampung dan Medan, menurut survei ini, berada di urutan paling bawah untuk integritas dalam layanan pembuatan KTP, SIUP dan penerbitan IMB. Sedangkan Surabaya dan Samarinda adalah kota yang paling baik integritasnya untuk tiga layanan tersebut

(mok/lrn)