"Saya kira Kejaksaan punya pertimbangan matang untuk kepentingan umum, itu keputusan bijaksana dan arif," kata Patrialis di Kemenkum HAM, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Sabtu (30/10/2010).
Dia menjelaskan, keputusan itu dinilai lebih baik dibanding ke pengadilan. Karena bagaimanapun kalau sampai ke pengadilan dikhawatirkan kerja KPK akan terganggu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Patrilalis pun tidak khawatir kalau kebijakan Kejagung itu akan menimbulkan penolakan dari DPR, bagaimanapun Kejagung punya kuasa penuh.
"Kalau menolak itu urusan DPR, kita punya pikiran sendiri," tambahnya.
Pada Jumat (29/10) sore, Kejagung mengumumkan bahwa kasus Bibit-Chandra dideponeering. Namun Kejagung juga akan mengkonsultasikan keputusan ini kepada lembaga eksekutif dan legislatif. Meski demikian, keputusan Kejagung sudah bulat, tidak bisa diganggu gugat.
(ndr/ken)











































