DPR Tak Berempati Soal Bencana, Wajar Publik Sinis

Jakarta - Di saat Indonesia tengah berjuang menghadapi bencana, anggota komisi V DPR bertolak ke Italia untuk kunjungan kerja. Wajar bila akhirnya publik bersikap sinis terhadap para wakil rakyat.

"Kalau mereka tetap seperti ini, masyarakat akan sinis terhadap mereka," ujar pengamat politik, Alfan Alfian kepada detikcom, Jumat (29/10/2010).

Menurut dosen Universitas Nasional ini, seharusnya anggota komisi V DPR tersebut menunda dulu keberangkatannya. Dengan menunda keberangkatan, setidaknya publik dapat mengetahui bahwa mereka memiliki empati terhadap para korban yang dirundung bencana.

"Dari segi etika seharusnya mereka melakukan evaluasi. Ini kan bangsa tengah berduka, mereka seharusnya menunjukkan empati," tandas Alfan.

Dengan melakukan penundaan, lanjut Alfan maka anggota DPR dapat melakukan pemantauan terhadap penanganan bencana alam yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Menurut Alfan, ini penting untuk dilakukan sekali pun anggota DPR tidak turun langsung dalam penanganan.

"Di sisi yang lain, mereka kan juga perlu untuk tetap berada di tanah air sehingga dapat memantau penanganan bencana," lugasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kunjungan anggota Komisi V ini akan berlangsung selama lima hari untuk studi banding rumah susun di Italia. Mereka bertolak dari tanah air pada Selasa (26/10) malam. Padahal seperi diketahui, pada Senin malam terjadi gempa yang disusul gelombang tsunami di Kabupaten Mentawai, Sumbar.

Mereka yang berangkat adalah Yasti Soepredjo Mokoagow dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Muhidin Mohamad Said dari Fraksi Partai Golkar, masing-masing selaku ketua delegasi.

Lalu ada empat orang dari Fraksi Partai Demokrat, tiga dari dari Fraksi Partai Golkar, dua dari FPDI-P, dua orang dari FPPP, lalu masing-masing satu orang dari FPKS, FPKB dan F-Gerindra.

Sikap diam-diam ini bertentangan dengan instruksi pimpinan Dewan sebelumnya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, sempat menegaskan bahwa semua kunjungan ke luar negeri harus dilakukan transparan.

Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan ke publik maksud dan tujuan studi banding sebelum dan sesudah melakukan perjalanan. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh anggota Komisi V.

(fjr/ape)