Budiman: PDIP Tak Ikut ke China dan India

Jakarta - Anggota Komisi II FPDIP DPR memutuskan tidak mengikuti kunjungan ke China dan India. Selain kunjungan tidak tepat dilakukan saat bencana di Tanah Air, data yang diperlukan dapat diunduh dari internet.

"Kita di Poksi II FPDIP sudah rapat, untuk soal studi banding ke China dan India kita tidak ikut," ujar anggota Komisi II DPR dari FPDIP, Budiman Sudjatmiko, kepada detikcom, Kamis (28/10/2010).

Komisi II DPR akan bertolak ke China dan India tanggal 1 dan 9 November 2010. Komisi II DPR tidak akan menunda keberangkatan sekalipun Pimpinan DPR menginstruksikan penundaan karena diminta tanggap bencana.

Budiman menuturkan, semua bahan yang diperlukan Komisi II DPR untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan di Indonesia sudah tersedia di internet. Untuk itu, dirinya tak mau memboroskan uang negara untuk berkunjung ke China dan India.

"Bahan-bahan ini bisa kita download. Banyak sekali literatur tentang sistem administrasi kependudukan yang sudah kita peroleh," ujar Budiman.

Untuk itu, Budiman mengusulkan agar Komisi II DPR cukup mengundang ahli dari China dan India. Dengan demikian, DPR tidak perlu menghambur-hamburkan untuk perjalanan ke China dan India.

"Anggaran yang ada bisa kita pakai dengan mengundang pakar sistem administrasi kependudukan dari China dan India, agar bisa sharing di Komisi II. Hal ini bisa meminimalisir biaya," usul Budiman.

Selain itu, Budiman menuturkan, Komisi II DPR juga bisa meminta bantuan Kedutaan Indonesia di China dan di India untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Sehingga DPR tidak perlu jauh-jauh ke China dan India.

"Apalagi Indonesia kann dekat dengan China dan India," ujar Budiman.

Lebih dari itu, Budiman menuturkan, saat ini kondisi tanah air sedang dirundung bencana. Tidak etis DPR meninggalkan rakyat Indonesia di tengah bencana.

"Sedang ada bencana, sebaiknya kita mengunjungi lokasi bencana saja," tutupnya.

Komisi II DPR akan bertolak ke China dan India tanggal 1 dan 9 November 2010. Komisi II DPR tidak akan menunda keberangkatan sekalipun Pimpinan DPR menginstruksikan penundaan karena diminta tanggap bencana.

(van/mad)