.webp)
"Ya saya menilai SBY itu tersandera oleh politik akomodasi," kata anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok dalam diskusi Lembaga Penegakan Hukum dan Stratregi Nasional, Enam Tahun Pemerintahan SBY dan Wajah Hukum Negeriku, yang digelar di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Minggu (24/10/2010).
Mubarok menerangkan bahwa, politik akomodasi itu pemicunya adalah banyaknya
kekurangan dalam sistem presidensiil di Indonesia. Menurutnya terdapat sistem yang tumpang tindih dan malah tidak tepat saaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Munarok, salah satu penyebab kuat dari tidak berjalannya sistem presidensiil di Indonesia adalah karena banyaknya partai politik yang ada. Ini sedikit banyak mempengaruhi kekompakan koalisi dari partai-partai yang berkuasa.
"Jadi, sistemnya tumpang tindih, partai terlalu banyak, ideologi partai tidak kuat, koalisinya tidak solid. Karena itu siapa pun presidennya, presiden tidak bisa menghindar dari politik akomodasi."
Mubarok mengakui bahwa start kabinet yang dipimpin oleh SBY-Boediono sekarang kalah greget dibanding periode sebelumnya ketika SBY berduet dengan Jusuf Kalla. Menurutnya hal itu terjadi karena peristiwa yang kebetulan terjadi dan menyita agenda.
"Kabinet SBY-JK agak lancar karena saat masuk gigi satu dan dua aman. Sekarang ini baru mau start sudah muncul kasus Century yang membuat berita pemerintah menghilang selama berbulan-bulan."
Mubarok juga mengkritik sikap partai yang hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri. Menurut dia, kepentingan bangsa seharusnya tetap menjadi prioritas.
"Partai itu sekarang kepentingannya hanya kepentingan jabatan. Karena itu terkadang kepentingan bangsa tersandera untuk kepentingan partai," tuntasnya.
(fjr/mad)
