Tak Perlu Lebay Hormati Soeharto

Jakarta - Mengingat belum tuntasnya kasus-kasus dugaan pidana yang terkait namanya, maka tidak perlu buru-buru beri gelar pahlawan kepada Soeharto. Tapi sebagai mantan presiden, dia layak dihormati.

Demikian kata anggota Komisi I DPR dari FPD Ramadhan Pohan tentang polemik gelar pahlawan untuk Soeharto. Pandangan ini dia sampaikan dalam percakapan melalui telepon, Jumat (22/10/2010).

"Cukup dia dihormati sebagai mantan Presiden dan keadilan bagi keluarganya, tanpa harus lebay," kata Pohan.

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa pemerintahan Soeharto diiringi kasus pelanggaran HAM dan kekerasan politik terhadap pihak yang punya pandangan berseberangan. Sama sekali tak ada peluang berdemokrasi, kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers seperti yang sekarang ada.

Belum lagi praktek korupsi akut dan nepotisme yang merajalela. Penggerogotan uang rakyat itu membuat hasil pembangunan di Indonesia tertinggal dibanding China, Thailand dan Malaysia yang justru memulai pembangunan relatif lebih belakangan.

"Matinya demokrasi, luka hati bangsa dan banyak lagi yang Soeharto bertanggungjawab, tak bisa dilupakan begitu saja. Ini jadi catatan penting bangsa ini," papar Wasekjend DPP PD ini.

Menyinggung proses seleksi calon penerima gelar yang berlangsung, memang pasti merujuk hal-hal positip tokoh bersangkutan. Tapi tak boleh dilupakan sisi negatif yang masih jadi bahan kontroversi di masyarakat.

"Jadi gak usah kesusu (jangan buru-buru). Tapi kalau saya yang dewan jurinya (pemberian gelar pahlawan), saya menolak untuk pahlawankan Soeharto," imbuh Ramadhan.

Seperti diketahui, pemerintah kini mempertimbangkan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Pemberian gelar ini adalah bagian rutin rangkaian peringatan hari pahlawan tiap 10 November.

"Masih dalam proses, tentu semua masukan dan dinamika masyarakat akan menjadi referensi," kata Menko Polkam Djoko Suyanto.

(lh/nwk)