Ketua FPAN: Kinerja Menkominfo Perlu Dipertanyakan

Jakarta - Saling sahut antara politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) masih berlangsung. Disinggung mengenai Menkum HAM Patrialis Akbar yang merupakan kader PAN, Ketua Fraksi PAN (FPAN) Tjatur Sapto Edy membalas bahwa  Menkominfo Tifatul Sembiring belum bekerja dengan baik.

"Jangan memfitnah seenaknya, apalagi Mahfuds Sidiq (wasekjen DPP PKS) bilang Patrialis Akbar harus bertanggung jawab terhadap kasus penundaan penayangan SIGI 'Bisnis Seks di LP Salemba'. Ini ada persoalan yang lebih serius, persoalan Menkominfo," kata Tjatur Sapto di Jakarta, Jumat (22/10/2010).

Tjatur sebenarnya ditanya mengenai 'serangan' beberapa kali terhadap Patrialis Akbar bertepatan satu tahun pemerintahan SBY-Boediono. Terhadap hal itu, Tjatur mempertanyakan maksud pendemo Patrialis dan pemberitaan tudingan bahwa Patrialis telah mengintervensi SCTV agar menunda penayangan 'Bisnis Seks di LP Salemba'.

"Saya sudah konfirmasi langsung ke Patrialis dan dia memang tidak tahu. Itu (intervensi-Red) juga bukan sifat dia. Kalau benar memang ada oknum Kemenkum HAM melakukan intervensi, saya malah mempertanyakan mengapa SCTV menuruti. Harusnya jangan menuruti. Kalau perlu, tayangkan saja, bahkan kalau perlu seribu kali," tegas Tjatur.

Karena itu, Tjatur meminta agar pihak-pihak yang tidak mengetahui duduk perkaranya lantas memfitnah Patrialis. "Seperti Mahfudz Sidiq, untuk apa dia minta Patrialis bertanggung jawab, padahal Patrialis sudah menyatakan tidak tahu. Jadi, jangan memfitnah seenak-enaknya. Menurut saya, ini malah ada persoalan Menkominfo yang lebih serius," kata salah seorang ketua DPP PAN itu.

Lantas apa persoalan serius Menkominfo Tifatul Sembiring? Menurut Tjatur, pemerintah SBY-Boediono saat ini sudah bekerja selama satu tahun. Hasilnya, tentu ada yang positif, tapi ada juga yang masih perlu diperbaiki.

"Tapi, mengapa keberhasilan-keberhasilan pemerintah itu tidak diketahui masyarakat? Ini kan jelas persoalan Menkominfo yang tidak bisa mengomunikasikan dan menginformasikan lebih efektif mengenai apa yang telah dikerjakan pemerintah ke masyarakat. Jadi fungsi Menkominfo perlu dipertanyakan," jelas dia.

Sebelumnya, Sekjen DPP PKS Anis Matta mengkritik kinerja para menteri di bidang hukum dan perekonomian. PKS berharap Presiden SBY mengevaluasi menteri-menteri yang duduk di pos-pos ekonomi dan hukum. "Yang paling berat hukum dan perekonomian," tegas Anis Matta beberapa hari lalu. Omongan Anis Matta ini dinilai upaya PKS menyerang kader PAN di kabinet, karena Menkum HAM dijabat Patrialis Akbar dan Menko Perekonomian dijabat Hatta Rajasa, yang merupakan tokoh PAN.

(asy/nrl)