Survei LSI: Rakyat Masih Setuju Sistem Demokrasi

Jakarta - Suara-suara sumbang terhadap sistem demokrasi yang dilancarkan elite politik belakangan ini, ternyata tidak sesuai dengan mayoritas keinginan rakyat Indonesia. Umumnya masyarakat Indonesia masih bersikap positif terhadap demokrasi.

Demikian hasil survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis di kantornya, Jl Lembang, Menteng, Jakpus, Jumat (22/10/2010).

"Ini menginvalidasi pernyataan-pernyataan bahwa rakyat sudah bosan dengan demokrasi, atau bahwa rakyat menginginkan sistem yang lain," kata Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi.

Survei secara nasional ini dilakukan pada 7 sampai 20 Oktober lalu, dengan sampel saintifik bervariasi antara 1200 sampai 2500. Margin of error bervariasi antara ± 2 hingga ± 3 persen. Survei ini juga membandingkan dengan data survei nasional yang dilakukan 10 tahun terakhir, sejak tahun 1999.

Survei menunjukkan, tahun ini 70 persen masyarakat menilai demokrasi adalah sistem terbaik untuk Indonesia. Hasil ini sama dengan tahun 2009. Sementara pada tahun 2004 sebanyak 63 persen dan tahun 1999 sebanyak 42 persen.

"Dalam 10 tahun terakhir kecenderungannya semakin positif," kata Dodi.

Survei juga menunjukkan rakyat mengidealkan demokrasi sebagai sistem yang cocok untuk pemerintahan Indonesia. Rakyat juga menginginkan negara kita semakin demokratis.

Mengenai pertanyaan 'seberapa demokratis pemerintahan di bawah Presiden Soeharto dulu, rata-rata responden menjawab tidak demokratis. Dalam rentang 1 (sama sekali tidak demokratis) dan 10 (sangat demokratis), nilai rata-rata adalah 4,68.

"Karena itu klaim-klaim masyarakat merindukan bentuk pemerintahan seperti yang dipraktikan Soeharto, melawan keinginan dan mengkhianati aspirasi rakyat," kata Dodi.

Ketua DPP PAN, Bara Hasibuan, mengatakan demokrasi memang bukan sistem yang terbaik. Namun dari sistem yang ada saat ini, demokrasi masih tetap yang terbaik.

"Demokrasi tidak memberikan perubahan instan, tapi setidaknya memberikan harapan," kata Bara yang hadir sebagai penanggap hasil survei.

Bara mengatakan, kesulitan-kesulitan yang dirasakan bangsa Indonesia saat ini, juga tidak lepas dari warisan rezim otoritarian Soeharto, yakni korupsi yang merajalela, dan sumber daya manusia yang rendah.

"Karenanya pemberian gelar pahlawan buat Soeharto itu tidak tepat untuk saat ini, sementara kita masih meyembuhkan luka lama. Itu sangat tidak sensitif. Secara politik juga tidak tepat," kata Bara.

(lrn/mok)