Penghematan Anggaran Harus Dimulai dari DPR

Jakarta - Penghematan anggaran yang diwacanakan Presiden SBY harus disambut baik oleh DPR. Penghematan di semua lini bisa dimulai dari anggota Dewan, termasuk soal anggaran ke luar negeri dan pembangunan gedung baru.

"Harus dimulai dari DPR karena fungsi pengawasan ada di Dewan. Bisa dengan membatasi anggaran ke luar negeri dan pembatalan gedung baru," kata Sekjen FITRA, Yuna Farhan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/10/2010).

Menurut Yuna, DPR adalah ujung tombak pengawasan anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, jika DPR 'masuk angin', maka pemerintah pun akan mengalami hal serupa.

"Nanti DPR nggak bisa punya posisi tawar lagi. Soalnya sama-sama punya kepentingan. Mau nolak anggaran dari pemerintah nggak enak karena DPR juga mau bangun gedung," jelasnya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, menyambut positif soal rencana penghematan ini. Menurut dia, apa yang disampaikan presiden harus menjadi gerakan nasional.

"Seruan itu bagus, kalau hanya sporadis itu tidak akan berhasil. Harus jadi gerakan nasional," paparnya.

DPR pun siap menjalankan program penghematan itu. Politisi Golka ini yakin program tersebut bisa terlaksana.

"Kami sambut gembira agar menjadi gerakan nasional," tutupnya.

Sebelumnya Presiden SBY mendorong agar jajaran pemerintahan terus melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran. Langkah serupa juga harus diterapkan di semua lembaga tinggi negara, tidak terkecuali DPR.

Seruan ini disampaikannya ketika membuka rapat kabinet paripurna yang pertama pasca setahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu II. Rapat digelar di Istana Bogor, Kamis (21/10/2010).

"Saya berharap semangat ini ada di DPR. Agar tidak semudah itu menaikkan defisit anggaran yang akhirnya berkaitan dengan utang baru. Tapi tingkatkanlah penerimaan negara," kata SBY.

(mad/mok)