Anggaran Mobil Dinas dan Notebook Tak Sesuai dengan Ajakan SBY untuk Berhemat

Jakarta - Presiden SBY mendorong agar jajaran pemerintah melakukan penghematan anggaran. Namun pada praktiknya, diduga masih banyak pemborosan dalam RAPBN 2011. Salah satunya pengadaan mobil dinas dan notebook.

Hal ini disoroti oleh koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan saat menemui Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz. Mereka menyampaikan temuan tentang rencana anggaran mobil dinas dan notebook yang rawan korupsi.

"Penghematan yang disampaikan Presiden SBY masih retorika dan kosmetik politik saja. Kenyataannya berbeda," kata Sekjen FITRA, Yuna Farhan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/10/2010).

Menurut Yuna, dalam rancangan anggaran yang diajukan pemerintah, ada pengadaan senilai Rp 32,572 miliar untuk 20 kementerian. Dari total tersebut, banyak ditemukan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 100 tahun 2010.

"Sebagai contoh di BPK akan diadakan 49 unit kendaraan dinas dengan nilai Rp 24,8 miliar atau Rp 506,6 juta, padahal berdasarkan PMK standar biaya eselon I hanya Rp 400 juta," paparnya.

Selain itu, pengadaan notebook atau komputer juga ditengarai menggunakan harga di atas pasaran. Di tujuh kementerian, sedikitnya ada 3.109 notebook senilai Rp 32,5 miliar.

"Banyak ditemukan harga notebook berada di atas harga pasar, yakni Rp 28 juta," tegasnya.

Pengadaan gedung dan kantor sekaligus perawatannya juga dipertanyakan. Total anggarannya sebesar Rp 6,1 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis, mengatakan, pemerintah memang belum maksimal dalam penghematan anggaran. Termasuk soal ukuran pengentasan kemiskinan.

"Kita mau tahu berapa angka kemiskinan yang ditekan dari tiap rupiah uang negara yang dikeluarkan. Tapi nggak bisa dijawab," tutupnya.

Sebelumnya Presiden SBY mendorong agar jajaran pemerintahan terus melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran. Langkah serupa juga harus diterapkan di semua lembaga tinggi negara, tidak terkecuali DPR.

Seruan ini disampaikannya ketika membuka rapat kabinet paripurna yang pertama pasca setahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu II. Rapat digelar di Istana Bogor, Kamis
(21/10/2010).

"Saya berharap semangat ini ada di DPR. Agar tidak semudah itu menaikkan defisit anggaran yang akhirnya berkaitan dengan utang baru. Tapi tingkatkanlah penerimaan negara," kata SBY.

(mad/ken)