Selain Jujur & Integritas, Perlu Dukungan Internal dan Eksternal

Jakarta - Masyarakat sangat mengharapkan agar pihak Kejaksaan Agung mampu menjawab harapan untuk memenuhi rasa keadilan. Tentunya tugas Jaksa Agung ke depan sangat berat, karena itu dibutuhkan seorang calon yang menguasai teknis selain jujur dan integritas, serta didukung oleh internal dan eksternal kejaksaan itu sendiri.

"Karena itu, calon jaksa agung tidak cukup hanya bermodalkan jujur dan integritas, tetapi benar-benar menguasai kemampuan teknis, di samping mendapat dukungan dari internal dan eksternal,” kata pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta, Irman Putra Sidin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/10/2010).

Irman berpendapat, siapa pun jaksa agung yang akan dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akan menghadapi tugas berat. "Jaksa Agung tidak hanya perlu mendapat legitimasi dari Presiden, tetapi juga harus mendapat dukungan kekuatan politik dan masyarakat," jelasnya lagi.

Seperti diberitakan, setidaknya saat ini sejumlah nama masuk nominasi sebagai calon jaksa agung. Dari internal kejaksaan, misalnya, ada nama Basrif Arief (mantan Wakil Jaksa Agung), Muchtar Arifin (mantan Wakil Jaksa Agung), Marwan Effendy (mantan Jampidsus), dan Darmono (Plt Jaksa Agung). Sedangkan dari luar kejaksaan, muncul nama seperti Todung Mulya Lubis (advokat senior), Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan), dan Benny K Harman (Ketua Komisi III DPR).

"Banyak nama lebih baik agar ada pilihan, namun pengangkatan jaksa agung
sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden," ujarnya.

Sementara itu, pendapat senada juga diutarakan anggota Komisi III DPR RI Gayus Lumbun. Gayus sependapat, calon jaksa agung haruslah orang yang menguasai teknis, selain bukan bermodal dukungan politik saja. Karena itu, pengganti definitif Hendarman Supandji sebaiknya diambil dari kalangan internal kejaksaan atau jaksa karier.

"Pengalaman menunjukkan, ketika kita coba pimpinan kejaksaan dari luar kejaksaan, realitanya tidak mendapatkan dukungan internal. Yang terjadi justru gejolak dari dalam, karena pemimpin drop-dropan itu menjadi pukulan berat bagi korps kejaksaan," kata politisi PDIP dan mantan praktisi hukum ini.

Menurut Gayus, di kejaksaan masih banyak kader jaksa yang berkualitas untuk menjadi pimpinan di Kejagung. Selain lebih solid dalam mengatur internal, sosok tersebut juga akan lebih mengenal dan maksimal dalam menakhodai institusi penegak hukum tersebut. Gayus mencontohkan kepemimpinan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, yang bukan dari internal sehingga kepemimpinannya kurang maksimal dan kurang efektif.

Namun, ia membantah jika penolakan internal kejaksaan terhadap calon pimpinan dari eksternal dipicu oleh ketakutan jika kebobrokan oknum-oknum kejaksaan bakal dibongkar.

"Reformasi kejaksaan bukan berarti membongkar semuanya. Kepemimpinan yang mendapat dukungan penuh akan lebih berhasil dibandingkan dengan pemimpin yang mendapat penolakan," tegas dia.

(zal/rdf)