Upaya Menghemat Uang Negara, Tak Sentuh Anggaran DPR

Jakarta - Cetak biru optimalisasi dan efisiensi anggaran negara, sedang disusun tim UKP4. Sayang sekali usaha untuk menghemat pengeluaran itu hanya diterapkan di lingkungan eksekutif.

Demikian tutur Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto usai sidang kabinet, Kamis (21/10/2010). Rapat digelar di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat.

"Konsep ini untuk di kementerian dan jajaran pemerintahan pusat sampai daerah," kata dia.

Kuntoro menegaskan, posisi UKP4 di bawah Presiden RI selaku seorang kepala pemerintahan. Maka konsep penghematan anggaran belanja yang UKP4 susun, otomatis hanya berlaku di lembaga pemerintahan.

Lembaga legislatif (DPR) dan yudikatif (KPK, MA dan MK) tidak termasuk di dalamnya. Sebab secara kelembagaan posisinya sejajar dengan kepresidenan.

"Kami tidak merambah ke lembaga lain, sebab ini (UKP4) adanya di eksekutif," jelas Kuntoro.

Lebih lanjut dia memaparkan, cetak biru untuk penghematan uang negara dibuat berdasar permintaan Presiden SBY. Setelah 2 pekan mempelajari pos dan struktur anggaran jajaran kementerian dan pemerintahan, UKPJ mendapati cukup banyak pengeluaran yang sebenarnya bisa dihindari.

"Kebanyakan di pos belanja pegawai," sambungnya.

Pengurangan pengeluaran di tiap pos, Kuntoro yakin tidak mengorbankan target capaian. Apalagi bila sampai menurunkan kinerja dari lembaga bersangkutan.

"Seperti perjalan dinas. Bisa dengan mengurangi lama kunjungan, anggota delegasi dan semacamnya," ujarnya memberi contoh.

Belakangan ini agenda studi banding para anggota DPR ke luar negeri jadi sorotan masyakat. Tujuan dan target studi banding dinilai tidak sebanding dengan tingginya ongkos yang harus negara bayar.

Pada setiap keberangkatan ke luar negeri, anggota rombongan wakil rakyat itu bisa mencapai belasan orang dengan masa tinggal di luar negeri rata-rata satu pekan. Banyak yang curiga, kegiatan itu sebenarnya jalan-jalan belaka sebab manfaat berupa kualitas produk legislasi tidak DPR tunjukkan.


(lh/rdf)