Pemerintah Diminta Tegur Taiwan Soal Penarikan Indomie

Jakarta - Pemerintah diminta menegur pemerintah Taiwan yang dianggap telah melakukan perang dagang terhadap produk mie instan Indonesia. Jika dibiarkan, produk Indonesia bisa dihindari oleh produsen dari luar negeri.

"Apa yang terjadi Taiwan adalah sebuah muslihat perang dagang. Produk Indomie sudah memenuhi standar SNI dan BPOM. Harusnya kalau memang tidak memenuhi sudah terjaring di bea cukai sana, bukan dirazia," kata koordinator Asosiasi Pengusaha , Alvin Lie, dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2010).

Alvin menilai tindakan pemerintah Taiwan telah merendahkan Indonesia, terutama mematikan pasar produk Indonesia di luar negeri.

"Jangan dibiarkan saja, tercipta persepsi produk Indonesia buruk tidak hanya di Taiwan tapi juga di negara lainnya," kata Alvin.

Alvin khawatir tidak hanya citra mie instan produk Indonesia saja yang dihindari tetapi juga produk Indonesia yang lain. Alvin berharap pemerintah melakukan langkah konkret untuk melindungi produk Indonesia.

"Kami mendesak pemerintah melindungi pengusaha dan produk lokal. Kalau tidak maka akan banyak negara yang kurang ajar kepada Indonesia," kata dia.

Alvin sudah menyerahkan surat desakan agar pemerintah melakukan langkah konkret terkait hal ini kepada DPR. DPR diharapkan segera menyampaikan kritikan tersebut kepada pemerintah.

Penarikan produk mie instan di Taiwan membuat heboh. Produk mie instan yakni Indomie asal Indonesia itu disebutkan mengandung bahan pengawet berbahaya berdasarkan data tim pemeriksa di Taiwan.

Sementara menurut pemeriksaan Badan POM, produk mie instan itu aman dikonsumsi. Namun pihak Kementerian Kesehatan menganjurkan agar masyarakat lebih memilih memakan sayur.

(van/aan)