Pramono Minta Pimpinan DPR Berani Tolak Studi Etika BK ke Yunani

Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengajak pimpinan DPR lainnya agar berani menolak kunjungan anggota DPR ke luar negeri yang tidak proporsional. Hal itu termasuk kunjungan BK DPR ke Yunani.

"Saya hanya memberi izin Komisi IV sampai VII dan itu sudah saya tolak 3 kali, seperti hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur dan hal-hal yang menurut saya tidak proporsional. Pimpinan harus punya keberanian untuk menolak, dan saya menolak itu," kata pria yang akrab disapa Pram ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/10/2010).

Menurut politisi PDIP ini, anggota DPR di komisi bisa menerima penolakan tersebut apabila alasannya masuk akal. Namun demikian, Pramono mengaku tidak tahu alasan BK DPR ke Yunani.

"Hanya pimpinan yang memberi persetujuan yang tahu alasannya, dan itu bukan saya," ujar dia.

Pramono menjelaskan kritik publik terhadap kunjungan luar negeri anggota DPR harus diapresiasi. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi internal DPR, terutama jika ada kunjungan yang sifatnya jalan-jalan belaka.

Pramono meminta agar publik juga menyoroti anggaran kunjungan luar negeri yang dikeluarkan pemerintah. Sebab, jumlahnya cukup besar.

"Contohnya Kemenkes, anggaran ke luar negerinya Rp 150 miliar. DPR cuma Rp 107 miliar untuk 560 anggota. Jauh lebih besar, Kemenkes kan untuk 1 kementerian saja," kata Pramono.

Pramono meminta harus ada transparansi terkait kunjungan BK DPR ke Yunani. "Soal budaya, itu sudah tercermin dari perilaku kita. Untuk BK, lebih baik peraturannya saja diterapkan. Nggak perlu belajar apa-apa juga sudah tahu. Kalau ada yang salah, ya nyatakan salah saja," papar pria berkacamata ini.

(aan/fay)