Penegakan HAM Jauh dari Harapan

Jakarta - Penegakkan HAM di tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono sungguh mengkhawatirkan. Masih banyak utang penyelesaian kasus HAM yang tidak kunjung dituntaskan hingga kini.

"Setahun KIB II dan 6 tahun kepemimpinan SBY hasilnya jauh dari standar harapan korban pelanggaran HAM," kata Ketua Dewan Pembina Kontras, Usman Hamid di Jakarta, Rabu (20/10/2010).

Hingga kini, lanjut Usman, tidak jelas, apa dan bagaimana pelaksanaan nomenklatur HAM Pemerintah terhadap tuntutan korban.

"Presiden juga tak cukup didukung lingkaran yang paham HAM dan pentingnya keadilan bagi korban," imbuhnya.

Sebagai contoh, rekomendasi DPR mengenai kasus pelanggaran, dalam hal ini penghilangan aktivis, sama sekali tidak ada pengejawantahannya.

"Rekomendasi DPR soal penghilangan aktivis agar membuka dan menyelidiki kasus ini belum dijalankan," tuturnya.

Sejumlah kasus lainnya yang menghadang pemerintahan SBY yakni kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang tidak kunjung terungkap dalangnya. Demikian juga atas hak kaum minoritas yang masih terabaikan. Pemerintah diminta untuk tidak mengabaikannya.
(ndr/fay)