Anas: Kami Dukung Presiden Evaluasi Kinerja Menteri

Jakarta - Setahun SBY-Boediono memerintah, berbagai masukan dan penilaian dari masyarakat silih berganti berdatangan. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum pun mendukung jika Presiden SBY melakukan evaluasi pada menterinya.

"Kami mendukung presiden untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terkait kinerja para menterinya. Karena usia pemerintahan kan sudah satu tahun," ujar Anas di sela-sela diskusi publik bertajuk 'Demokrasi dan Konstitusionalisme' di The Sultan Hotel, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (20/10/2010).

Menurut Anas, yang jadi pokok permasalahan adalah pada tahun kedua terjadi perbaikan. "Yang kurang-kurang memang perlu dievaluasi," sambung pria berkacamata ini.

Hasil survei yang disampaikan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tentang setahun pemerintahan SBY-Boediono pun diapresiasi Anas. Menurutnya hal itu menjadi masukan yang baik bagi pemerintah.

Dia menyampaikan, evaluasi merupakan sarana untuk mengukur kinerja menteri. Sedangkan perlu tidaknya reshuffle, hal itu menjadi wewenang penuh Presiden SBY. Saat ini yang paling mendesak adalah peningkatan kinerja.

"Publik boleh punya pendapat. Tapi dalam konteks reshuffle itu sepenuhnya wewenang sang user yakni Presiden," ucap Anas.

Hasil survei LSI menunjukkan pasangan SBY-Boediono mendapat 4 rapor merah dan 2 rapor biru selama setahun 'bertahta'. Nilai SBY-Boediono jeblok di bidang hubungan internasional, ekonomi, hukum dan politik.

Survei ini dilakukan pada 1 Oktober 2010 dengan metode multi stage random sampling dengan 1.000 responden di 33 provinsi dengan margin error 5 persen.

Rapor merah pertama, yaitu kinerja hubungan internasional. Responden yang puas (42,6 persen) dan responden yang tidak puas (57,4 persen).

Kepuasan di bawah 50 persen karena berbagai kasus yang menonjol seperti isu penyiksaan TKI, tukar menukar nelayan Malaysia yang ditangkap, budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia dan respons pemerintah atas Malaysia dianggap lemah. Padahal, Indonesia adalah negara yang lebih besar dibanding Malaysia.

Rapor merah kedua, yaitu kinerja bidang ekonomi. Responden yang puas (42,6 persen) dan responden yang tidak puas (57,4 persen). Kasus yang menonjol, banyaknya terjadi ledakan tabung gas elpiji yang memakan korban jiwa, 76,1 persen warga khawatir menggunakan tabung elpiji, ada jarak antara indikator ekonomi makro dengan ekonomi mikro yang negatif.

Rapor merah ketiga, yaitu kinerja penegakan hukum. Responden yang puas (49,5 persen), dan responden yang tidak puas (50,5 persen). Hal ini disebabkan karena negara dinilai tidak bisa melindungi warga minoritas, seperti penyerangan Ahmadiyah dan kasus kriminalisasi terhadap Bibit-Chandra juga dinilai tidak baiknya kinerja penegak hukum.

Rapor merah keempat, yaitu kinerja bidang politik. Responden yang puas (49,2 persen), dan responden tidak puas (50,8 persen). Hal ini disebabkan karena kasus yang menonjol, berlarut-larutnya penanganan Bank Century, dan terpentalnya Sri Mulyani yang diduga dikorbankan oleh persekongkolan politik.

Sedangkan rapor biru pemerintahan SBY-Boediono yakni, pertama kinerja keamanan. Responden yang puas (63,2 persen) dan responden yang tidak puas (36,8 persen). Kasus yang menonjol karena Aceh semakin terintegrasi dengan NKRI dan Hasan Tiro, tokoh separatis, sudah menjadi warga negara Indonesia.

Rapor biru kedua, yaitu kinerja bidang sosial. Responden yang puas (60,2 persen), dan responden yang tidak puas (39,8 persen). Hal itu bisa dilihat karena Presiden tanggap dalam memberi perhatian jika terjadi bencana alam.

(vit/lh)