PDIP: Arah Pemerintahan SBY Tak Jelas

Jakarta - PDIP mengkritisi satu tahun berjalannya Pemerintahan SBY. Pemerintahan SBY dianggap tidak punya arah yang jelas-jelas menjamin kesejahteraan rakyat.

"Kebijakan pemerintah selama 1 tahun yang belum jelas kemana arahnya," ujar Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2010).

Tjahjo mencontohkan, kebijakan konversi minyak ke gas tidak diimbangi pengawaasan dan kontrol kuat terhada kualitas tabung gas. Akibatnya konsumen gas kerap menjadi korban dari kebijakan ini.

"Selain itu, penguatan daya saing industri masih dalam taraf program dan kebijakan yang senantiasa disampaikan pemerintah dalm menghadapi CAFTA. Namun neraca perdagangan dengan China terus mengalami defisit yang sangat lebar antara ekspor dan impor Cina yang besar," terang Tjahjo.

PDIP juga menilai pemerintah berulangkali gagal dalam memberikan perlindungan terhadap stabilisasi harga pangan. Hasilnya, setiap tahun gejolak harga pangan terus terjadi dan menghasilkan harga keseimbangan baru yang tinggi.

"Pemerintah juga tidak mendorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana Rp 512 triliun yang telah disetujui oleh kreditor, namun tidak segera dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor riil yang mana seharusnya dpt membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat," jelas Tjahjo.

Belum lagi masalah anggaran pertahanan yang belum mampu untuk memenuhi minimum essential force dan juga untuk kesejahteraan prajurit. Tjahjo juga menyinggung pemerintah yang belum fokus mengurus revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

"Remunerasi prajurit TNI yang bertugas di daerah terpencil, penataan bisnis TNI, dan penanganan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan juga harus dioptimalkan," tandasnya.

(van/fay)