Upaya Pemberantasan Korupsi Tidak Ada yang Spektakuler

Jakarta - Setahun pemerintahan SBY-Boediono sepi dari semangat pemberantasan korupsi. Tidak seperti janji kampanye yang akan memerangi korupsi, pemerintahan SBY-Boediono kini seolah malah memberi angin bagi koruptor. Mulai dari pemberian grasi, remisi, hingga kasus Gayus Tambunan yang tidak tuntas.

"Setahun pemberantasan korupsi tidak ada yang luar biasa," kata Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki di Jakarta, Rabu (20/10/2010).

Teten menilai dalam 1 tahun ini pemerintahan SBY terkesan tidak serius dalam menuntaskan kasus korupsi. Buktinya Kejagung dan Kepolisian yang notabene bawahan presiden malah sibuk mengkriminalisasi KPK, bukan membersihkan dua institusi hukum itu dari mafia hukum.

"Ada upaya untuk memperlemah KPK dengan mengkriminalisasi pimpinan KPK, meski tidak berhasil sempurna karena mendapat perlawanan dari masyarakat," terangnya.

Meski dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, ternyata juga tidak berpengaruh banyak. Mafia hukum di instansi hukum tidak tersentuh.

"Satgas tidak melakukan langkah-langkah besar untuk membersihkan institusi Polri dan Kejaksaan dari aparat yang kotor yang sesungguhnya sangat diperlukan daripada pendekatan kasus per kasus," tutupnya.

Penuntasan kasus korupsi di masa 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono ini memang menjadi sorotan. Dinilai tidak ada kiprah dari 2 lembaga penegak hukum polisi dan kejaksaan yang berada di bawah presiden dalam pemberantasan korupsi.

Sebagai contoh, dalam penuntasan kasus Gayus Tambunan, aparat penegak hukum dinilai tidak serius. Banyak yang menilai, kasus Gayus tidak diusut tuntas. Pemerintah masih setengah hati memberantas korupsi.
(ndr/nrl)