Demikian kata Staf Khusus Presiden bidang Publikasi, Ahmad Yani Basuki, menanggapi rencana aksi unjuk rasa 20 Oktober. Hal ini dia sampaikan melalui surat elektronik, Selasa (19/10/2010).
"Salah satu capaian terpenting dalam setahun pemerintahan SBY-Boediono dalam bidang politik adalah semakin terbukanya ruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat," ujar Yani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masyarakat bisa melakukan kritik dan mengevaluasi terhadap pemerintahan
SBY-Boediono setiap saat, baik melalui unjuk rasa, survey, maupun komentar-komentar kritis, baik atas nama lembaga, kelompok, maupun perorangan," sambung mantan Kadispen TNI ini.
Sebab sangat disadari bahwa sebaiknya apa pun melaksanakan pembangunan, tapi tetap akan ada saja hal-hal yang perlu pemerintah sempurnakan. Baik di bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keamanan, hukum, HAM dan lain sebagainya.
"Pemerintah membutuhkan masukan konstruktif karena negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang sangat luas tidak bisa dikelola hanya oleh seorang diri," sambung penyandang gelar doktor dari UI ini.
Kondisi demikian sangat berbeda dibanding pemerintahan di era-era lalu. Meski memang tidak jarang kebebasan tersebut tidak digunakan bertanggung jawab sebagaimana seharusnya sehingga memunculkan aksi kekerasan pemaksaan kehendak dan sejenisnya yang bertentangan dengan toleransi dan justru malah mematikan makna kebebasan.
Seperti diketahui, hari ini berbagai kelompok masyarakat berencana menggelar unjuk rasa memperingati satu tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono. Aksi berlangsung tidak saja di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota-kota besar di Indonesia.
Khusus untuk Jakarta, aksi unjuk rasa terpusat di depan Istana Merdeka dan Kantor Wapres. Tempat lain yang juga menjadi sasaran unjuk rasa adalah Gedung Parlemen dan Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(lh/ape)











































