MS Kaban: Dukungan Rakyat Kepada SBY Seolah Sia-sia

Jakarta - Setahun pemerintahan SBY-Boediono yang jatuh pada hari Rabu (20/10/2010) besok, dinilai Partai Bulan Bintang (PBB) sangat menyedihkan. SBY-Boediono terkesan lebih mementingkan pencitraan, bukan prestasi kerja.

Oleh karena itu, Kaban berharap kepada pemerintahan SBY-Boediono yang masih punya waktu empat tahun untuk melakukan perubahan radikal, termasuk mengganti orang-orang di kabinetnya.

"Mau citra apalagi yang mau diraih Presiden SBY? Seharusnya sekarang ini
Presiden SBY bekerja total habis-habisan untuk menunjukan kinerjanya ke depan, karena tahun 2014 masanya sudah habis dan tak akan dipilih lagi. Ini seharusnya menjadi momentum yang diambilnya," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Malem Sambat (MS) Kaban, dalam jumpa pers usai rapat evaluasi di kantornya Jl Pasar Minggu Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2010) malam.

Kaban menyayangkan, SBY yang terpilih rakyat dengan dukungan 60 persen, dan koalisi partai yang kuat. Namun sayang, dalam perjalanan pemerintahannya rakyat disuguhi hidup yang penuh polemik berkepanjangan tanpa adanya solusi.

"Kita merasa dukungan rakyat sekitar 60 persen menjadi sia-sia. Koalisi sangat kuat, tapi kemudian kita hidup dengan polemik berkepanjangan, tawaran solusi penyelesaian tidak nampak untuk masyarakat, semua serba dipolitisir," jelasnya.

Kaban juga mengatakan, style dan leaderships SBY menjadi tantangan ke depan
untuk melakukan perubahan total. "Dia harus habis-habisan kerja ke depan untuk memimpin bangsa ini, karena 2014 sudah habis. Kalau ini tidak terjadi, maka dia tidak mensyukuri nikmat yang diberikan untuk memimpin bangsa ini. Kita harapkan, SBY-Boediono bisa menghabiskan masa kerjanya dengan Khusnus Khotimah (akhir yang baik) bukan Su'ul Khotimah (akhir yang buruk)," tandasnya.

Soal apakah perlu adanya reshuffle di kabinet SBY-Boediono, Kaban enggan
komentar lebih jauh. Menurutnya, persoalan kabinet menjadi kewenangan dan hak prerogatif presiden.

"Persoalan kabinet kita tidak mau ikut campur, karena itu hak dan kewenangan Presiden SBY. Kami takut ikut campur dan dikatakan karena PBB tidak kebagian di kabinet. Tapi sebagai parpol yang pernah mendukung, tentunya kami menyayangkan momen ini akan hilang," imbuhnya lagi.

Begitu pun dengan berkumpulnya sejumlah tokoh nasional dam politisi senior yang diisukan akan melakukan penggulingan kepada SBY-Boediono. Kaban menilai, tidak ada celah hukum atau UU yang ide penggulingan itu bisa dilakukan.

"Kalau penggulingannya saja sudah salah, apalagi celah hukumnya, tidak ada," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen DPP PBB BM Wibowo menyampaikan sejumlah poin penting
tentang kritikan terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Kritikan dan masukan ini merupakan hasil evaluasi semua pengurus DPP dan DPM PBB. Intinya, menurut Wibowo, pemerintahan SBY-Boediono sangat menyedihkan dalam satu tahun ini dan perlu perubahan radikal.

"Perubahan radikal itu adalah bagaimana gaya kepimpinpinan SBY yang selalu
mengedepankan pencitraan diubah menjadi politik menangani dan mengatasi masalah dengan berkomitmen yang lebih nyata kepada masyarakat, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan," paparnya.

Wibowo juga mengatakan, di bidang hukum banyak kasus yang tidak jelas penegakan hukumnya. Misalnya kasus Bank Centuri yang selesai dengan dibentuknya Setgab, yang dinilai sebagai alat peredam. Di bidang ekonomi yang sering mengedepankan angka-angka statistik tanpa melihat realitas yang ada. Penangnanan bencana, kecelakaan trasnportasi dan manajemen transportasi yang buruk.

"Semua kondisi ini menyedihkan, tapi sebenarnya belum bisa dikatakan gagal,
karena harus bisa dikatakan gagal nanti di tahun 2014. Makanya perlu perubahan radikal," pungkasnya.

 

 

(zal/ape)