.webp)
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa reshuffle kabinet merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden SBY. "Yang tahu itu hanya presiden," kata Hatta di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/10/2010).
Namun, Ketua Umum PAN ini mengungkapkan ada 3 kriteria untuk menilai kinerja seorang menteri apakah dicopot atau tetap dipertahankan. Pertama, kinerja terkait apa capaian oleh para menteri dan laporan UKP4.
"Kemudian yang kedua ada pakta integritas yang menyangkut moral dan kontrak, komitmen pemberantasan KKN dan ketiga yakni hal yang terkait keberadan menteri sebagai tim yang punya komitmen terhadap pencapaian pembangunan, dan sinergi kebersamaan dan masukan," jelas Hatta.
Terkait banyaknya penilaian yang menganggap capaian menteri ekonomi lambat pada satu tahun pemerintahaan, Hatta membantahnya. Ia meminta siapa saja yang menuding kinerja menteri perekonomian menurun untuk membuktikannya.
"Kalau ngomong itu harus pakai data. Itu tumbuh kok industri kita. Dan kemiskinan menurun, per kapita 2010 akan mencapai 3000. Dari segi ukuran apa yang menyebutkan kita tidak maju. Kita harus lihat gelas itu belum penuh dan tinggal kerja keras," tandasnya.
Hatta mengklaim, pembangunan infrastruktur terus tumbuh bergerak. "Tetapi jangan dibilang tidak tumbuh, karena memang (sedang) tumbuh," tutupnya.
(ape/ape)
