Presiden Tak Akan Minta Masukan dari Luar Soal Reshuffle

Jakarta - Ada usulan agar Presiden SBY melakukan survei publik terlebih dulu sebelum melakukan reshuffle kabinet. Namun, Partai Demokrat (PD) menilai hal ini tidak perlu, sebab Presiden pasti mendasarkan pada evaluasi kinerja.

"Saya rasa tidak perlu, menggunakan pihak luar dalam melakukan evaluasi. Yang ada sekarang sudah cukup," kata Wasekjen PD, Saan Mustofa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10/2010).

Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno sebelumnya meminta agar Presiden SBY menggunakan lembaga survei untuk mengukur kepuasan publik soal kinerja menteri. Hal ini diperlukan karena menteri adalah pejabat publik dan sebagai penunjang laporan dari UKP4.

Bagi Saan, usulan Teguh belum diperlukan. Alasannya, SBY sudah memiliki metoda tersendiri untuk melakukan evaluasi, termasuk mengukur kepuasan publik.

"Ada caranya sendiri. Orang-orang di sekelilingnya pasti sudah memberi masukan dengan baik," tambahnya.

Saat ditanya apakah PD juga ikut memberi masukan soal kinerja menteri, Saan membantahnya. Menurutnya, urusan kabinet murni adalah persoalan kinerja profesionalisme bukan politis.

"Itu hak prerogratif presiden. Saya tidak tahu apa ada reshuffle atau tidak, karena itu nanti dikalkulasikan dengan kinerja," paparnya.
(mad/lh)