PKS: Golkar Tak Berhak Minta Tambahan Jatah Menteri

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara soal isu reshuffle yang kian memanas. Diingatkan bahwa Partai Golkar yang merupakan pendatang baru dalam koalisi pendunkung SBY-Boediono, tidak terus meneriakkan reshuffle kabinet.

"Golkar kan nggak ikut koalisi saat pilpres. Pendatang belakangan dapat sisa, ya wajar saja, masa mau nambah," ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik, kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2010).

Mahfudz menuturkan, dorongan reshuffle yang kian marak justru mengganggu konsentrasi kerja pemerintah. Presiden sebagai pemilik hak prerogatif pun seperti diabaikan.

"Keributan ini hanya bikin Presiden pusing," papar Mahfudz.

Mahfudz mengajak semua partai koalisi untuk tidak berebut posisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Setiap partai anggota koalisi sebaiknya lebih fokus dengan tujuan kebersamaan dan tidak saling sikut.

"Ibarat lalu lintas, sesama bus kota tidak boleh saling mendahului. Dan yang boleh nyemprit itu hanya wasit, yaitu Presiden SBY yang punyak hak prerogatif," tegas Mahfudz.

Sebelumnya, Partai Golkar mencium isyarat kuat adanya reshuffle kabinet. Partai Golkar meyakini evaluasi Pemerintahan SBY setahun pertama akan berujung reshuffle kabinet.

Golkar meminta partai koalisi tidak khawatir dan menerima adanya reshuffle kabinet. Pandangan Golkar memunculkan isu adanya niat Golkar untuk mengincar tambahan menteri.

Senada dengan Golkar, PAN juga mencium adanya sinyal reshuffe kabinet. PAN berharap koalisi tidak saling sikut menjelang reshuffle kabinet.

(van/lh)