.webp)
"Bukan tujuan studi bandingnya, tapi BK ini kan setahun menghabiskan waktu untuk berkonflik di internal. Pengaduan masyarakat belum terselesaikan, masak mau ikut-ikutan pergi juga," cetus Ketua Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formapi) Sebastian Salang kepada detikcom, Selasa (19/10/2010).
Menurut dia, waktu yang dimiliki oleh BK sebaiknya digunakan secara maksimal untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait perilaku DPR. Dengan begitu masyarakat akan melihat pentingnya Badan tersebut untuk mendorong citra dan kehormatan anggota Dewan.
"BK tidak memberi contoh kepada DPR pada umumnya. Ketika DPR dikritik oleh masyarakat karena melakukan sesuatu, ya BK jangan melakukan hal yang sama (dengan DPR)," lanjut Sebastian.
Dia menambahkan, ketika DPR dikritik tentang kemalasan, maka BK tidak boleh malas. Kalau yang lain dikritik melakukan pemborosan, maka BK juga jangan melakukan hal yang serupa. Sebab BK itu membawa peran keteladanan bagi anggota DPR lainnya.
"BK itu kan dibentuk untuk menjadi teladan," sambung Sebastian.
Suatu ketika, BK bisa menindak anggota DPR yang melakukan studi banding hanya sekadar jalan-jalan sehingga menimbulkan pemborosan. Kalau BK juga ikut jalan-jalan sementara pekerjaan masih menumpuk, maka BK akan dipertanyakan.
"Kalau BK menegur anggota DPR yang jalan-jalan, sementara BK juga jadi nanti bagaimana prosesnya. Anggota DPR juga akan balik bilang kalau BK melakukan hal yang sama," tandas Sebastian.
8 Anggota BK DPR akan berangkat ke Yunani untuk melakukan studi banding pada 23 Oktober 2010. Ada sejumlah hal yang akan dipelajari, di antaranya tata cara beretika anggota Dewan di Yunani. Selain itu, anggota BK DPR akan belajar disiplin yang diterapkan di parlemen Yunani.
Studi banding menurut Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir menjadi penting karena komparasi harus dilakukan langsung, tidak bisa dengan membuka internet. Bagi Nudirman, Yunani merupakan negara tertua dalam sistem demokrasi di dunia. Hal ini kemungkinan akan berpengaruh terhadap aturan BK DPR ke depan.
Rencana kepergian BK ini menambah panjang studi banding anggota DPR ke luar negeri. Terbaru, anggota DPR yang tergabung dalam Badan Legislatif (Baleg) juga akan studi banding ke Jepang dan Filipina. Kunjungan ini dianggap penting bagi Baleg ke depannya. Sepulangnya dari dua negara itu, mereka mengklaim dapat menghasilkan produktivitas yang cukup baik dan tinggi dalam penyusunan UU.
Untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini dari 70 RUU, DPR baru bisa menghasilkan dua produk. DPR akan mempercepat waktu kerja mereka sehingga paling tidak tahun ini ada 35 RUU yang selesai dibahas.
(vit/nrl)
