Kinerja KPU Buruk, Tak Perlu Gedung Baru

Jakarta - Masyarakat menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih buruk sehingga tak layak memerlukan gedung baru. KPU dirasa cukup menggunakan gedung yang telah ada dengan maksimal.

"KPU dalam laporan BPK 2010 masuk dalam daftar lembaga dengan laporan keuangan disclaimer. Ini kan artinya buruk kinerjanya. Artinya tak ada alasan bagi KPU untuk mengajukan pembangunan gedung baru," kata Sekjen Forum In­do­nesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan saat berbincang dengan detikcom, Selasa (19/10/2010).

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi meminta gedung baru senilai Rp 100 miliar dalam rapat konsultasi anggaran dengan Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/10) kemarin. Karena gedung lama tersebut sudah masuk cagar budaya. Sehingga lebih baik dimanfaatkan untuk tempat Pusdiklat Kepemiluan atau museum arsip.

Alasan ini langsung dimentahkan Yuna. "Belum waktunya bangun gedung baru, yang sekarang masih layak. KPUD ada setiap kota/daerah, terutama untuk kebutuhan logistik," sanggah Yuna.

Secara global, Fitra menilai hal ini bertentangan dengan visi SBY yang ingin mengentaskan kemiskinan dan menggerakkan sektor perekonomian. Seharusnya pemerintah punya skala prioritas untuk mendorong visi-misi tersebut.

"Tapi nyatanya anggaran larinya ke pembangunan gedung, beli notebook, baju menteri dan sebagainya. Apalagi tak cuma KPU yang ingin gedung baru, ada instansi lain seperti MA, BPK, dan Kejagung," tutupnya.
(asp/vit)