Tingkatkan Mutu Kunjungan Kerja, DPR Harusnya Bawa Ahli

Jakarta - Anggota DPR kembali menuai kritik dengan keberangkatan mereka ke dua negara untuk melakukan kunjungan kerja. Untuk efektivitas dan meminimalisir kritikan, seharusnya anggota DPR mengikutsertakan pakar-pakar politik yang memang ahli di bidangnya.

"Seharusnya mereka (anggota DPR) ikut menyertakan ilmuwan-ilmuwan politik," kata peneliti LIPI bidang kebijakan publik, Syafuan Rozi, kepada detikcom, Selasa (19/10/2010).

Syafuan menjelaskan, keberadaan ilmuwan politik itu penting untuk membantu kinerja anggota DPR selama melakukan kunjungan kerja. Ilmuwan ini dapat menginventarisir masalah dan diimplementasikan untuk kondisi Indonesia.

"Yang paling penting, ahli politik ini bisa membuat terobosan atau modifikasi. Jadi tidak asal meniru, harus diubah sesuai dengan kondisi di Indonesia itu sendiri," jelas Syafuan.

Untuk meminimalisir kritikan, Syafuan berharap anggota DPR memaparkan rencana kepergian mereka kepada publik. Para legislator itu harus mampu menjelaskan data yang mereka miliki, tujuan hingga permasalahannya. Jika hanya untuk berdiskusi dan meminta data, Syafuan menyarankan supaya kunjungan kerja dibatalkan saja.

"Minta data itu bisa lewat KBRI-KBRI, sebaiknya anggota DPR kalau kunjungan kerja tidak memulai semuanya dari nol. Mereka harusnya memiliki pengetahuan dasar terlebih dahulu," papar Syafuan.

Badan Legislatif (Baleg) DPR akan segera menuju Jepang dan Filipina. Kunjungan ini dianggap penting bagi Baleg ke depannya. Sepulangnya dari dua negara itu, DPR akan dapat menghasilkan produktivitas yang cukup baik dan tinggi dalam penyusunan UU.

Untuk Prolegnas tahun ini dari 70 RUU, DPR baru bisa menghasilkan dua produk. DPR akan mempercepat waktu kerja mereka sehingga paling tidak tahun ini ada 35 RUU yang selesai dibahas.

(mok/nrl)