SBY & Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Tidak Bahas Aksi 20 Oktober

1 Tahun SBY-Boediono

SBY & Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Tidak Bahas Aksi 20 Oktober

- detikNews
Senin, 18 Okt 2010 15:02 WIB
 SBY & Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Tidak Bahas Aksi 20 Oktober
Jakarta - Dalam pertemuan tertutup, Presiden SBY dan 7 pimpinan lembaga tinggi negara tidak membahas isu penggulingan Presiden dan aksi 20 Oktober 2010. Pertemuan hanya membahas kelanjutan agenda reformasi.

"Sama sekali tidak menyinggung hal itu (penggulingan Presiden) baik dari Presiden atau pun pimpinan lembaga tinggi negara," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin.

Hal ini disampaikan Lukman usai acara silaturahmi Presiden SBY dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/10/2010). 7 Lembaga tinggi negara itu adalah DPR, DPD, MPR, KY, MA, dan BPK serta MK.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lukman menegaskan, pertemuan juga tidak membahas aksi 20 Oktober 2010 yang akan digelar dalam rangka setahun pemerintahan SBY-Boediono.

"Tidak ada eksplisit dibicarakan soal itu. Tetapi yang jelas saat ini terjadi persepsi dilematis seakan-akan semua masalah berpulang ke Presiden. Padahal, kita kan check and balance," ujar dia.

Menurut dia, pertemuan menyepakati bahwa yang hadir merupakan  keluarga besar. "Satu sama lain bukannya musuh. Musuh utama kita adalah kebodohan dan kemiskinan," kata Lukman.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan reguler untuk melanjutkan agenda-agenda reformasi agar akselerasinya bisa dipercepat.

"Banyak hal yang dibicarakan seperti menyangkut sistem ketatanegaraan, pembenahan pilkada dan maraknya kekerasan akhir-akhir ini," kata Lukman.

Apakah membahas mengamankan Presiden hingga 5 tahun mendatang? "Sama sekali tidak dibahas soal itu. Tadi Pak Mahfud MD bilang, kita itu ibarat 1 tim kesebelasan. Ada yang menendang ke depan, ke belakang, ke samping, tetapi gol tujuan kita satu yakni bagaimana mengatasi kebodohan dan kemiskinan," papar Lukman.

Ia menambahkan usulan pemberian gelar kepada mantan Presiden Soeharto juga tidak dibahas dalam pertemuan itu.

(aan/nrl)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini