Menteri dari Parpol Tidak Sesuai Background Membuat Tidak Kapabel

Jakarta - Sebagai pembantu presiden, sudah sepantasnya menteri bekerja keras untuk melayani masyarakat melalui sejumlah program kerjanya. Sayangnya, Kabinet Indonesia Bersatu II justru lebih terlihat karakter politiknya sehingga kehilangan kapabilitasnya.

"Berdasar analisa kualitatif pun ada 'cacat' di kabinet yang kuat karakter politisnya," cetus pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (18/10/2010).

Menurut dia, proporsi parpol di KIB II adalah yang terbesar sepanjang sejarah, yakni 19 dari 34. Artinya lebih dari 50 persen menteri berasal dari kader partai. Jumlah ini lebih besar dari KIB I yang berjumlah 41 persen, sedangkan Kabinet Gotong Royong zaman Megawati Soekarnoputri proporsinya adalah 34 persen.

"Ini sudah cacat secara demokrasi dalam konteks presidensial. Sebaiknya SBY lebih banyak menempatkan profesional dalam zaken kabinet atau kabinet ahli," sambung alumnus Magister Managemen UI dan Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Bandung ini.

Menurut dia, di kabinet sekarang banyak orang partai yang background-nya tidak sesuai dengan kementerian yang dipimpinnya. Secara kasat mata pun terlihat tidak adanya kapabilitas yang memadai.

"Dalam konteks politik terlihat, koalisi tambun 75,4 persen tidak menjamin stabilitas presiden dengan koalisi. Karena justru cenderung merongrong terlalu banyak sehingga terjadi politik kasus tarik ulur. Karena itu koalisi tambun ini harus dirampingkan agar presiden lebih nyaman dalam bekerja dan tidak habis tenaga untuk menghadapi tarik ulur," tutur Yunarto.

Pria berkacamata ini menegaskan, jika reshuffle terjadi, maka SBY harus menghindari menteri yang dicopot diganti oleh sosok dari partai yang sama. Karena hal itu menguatkan pandangan bagi-bagi kekuasaan. Padahal inti dari reshuffle adalah mengganti yang jelek dengan yang bagus.

"Mau itu dari parpol atau dari luar. Yang penting bukan lagi hitung-hitungan proporsi di parlemen. Karena ketika mengganti menteri dipaksakan dengan dari yang sama, maka itu sama seperti keluar mulut buaya masuk mulut ular, akan terus terjerat dan terbelenggu," terang Yunarto.

Isu reshuffle semakin kuat terdengar menjelang satu tahun pemerintahan SBY-Boediono. Ketua DPP PAN, Bima Arya S, pun merasakan adanya sinyal reshuffle kabinet yang sangat kuat. Partai Golkar juga mencium isyarat kuat evaluasi pemerintahan SBY akan berujung pada perombakan menteri. Partai Golkar tak masalah kalau menterinya ikut tergusur reshuffle kabinet.

(vit/nrl)