Jika Reshuffle, SBY Diprediksi Tak Akan Rekrut Menteri dari PDIP

Jakarta - Usia pemerintahan SBY-Boediono memasuki usia satu tahun. Isu reshuffle pun kuat terdengar. Kendati tampak mesra, namun jika ada perombakan di tubuh Kabinet Indonesia Bersatu II, SBY diprediksi tidak akan merekrut menteri dari PDIP.

"Agak sulit merekrut dari PDIP, karena akan berhadapan dengan partai koalisi. Koalisi itu kan punya kesepakatan sebelum SBY maju pencalonan. Posisi PDIP itu kan oposisi, jadi sulit kalau mau merekrut pesaing politiknya. Saya rasa SBY tidak mau mengambil risiko," ujar pengamat politik LIPI, Syafuan Rozi, kepada detikcom, Senin (18/10/2010).

Dalam sistem pemerintahan presidensial, maka presiden berhak untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya. Kalaupun reshuffle akan dilaksanakan pada setahun pemerintahan SBY-Boediono maka hal itu wajar-wajar saja.

"Dulu masyarakat terbiasa dengan menteri-menteri yang berganti setiap 5 tahun sekali, tapi setelah reformasi masyarakat jadi lebih terbiasa dengan reshuffle. Presiden punya kepentingan, jadi kalau ada yang tidak terlalu bagus ya sah-sah saja diganti," sambung Syafuan.

Menurut dia, kemesraan PDIP dan Partai Demokrat akhir-akhir ini hanyalah sebatas menjaga hubungan. Karena di tingkat parlemen, Demokrat bersama partai koalisi lainnya perlu dukungan dalam banyak kasus.

Lalu siapakah menteri yang layak dievaluasi kinerjanya? "Saya rasa Menteri Perumahan dan Menteri Sosial," kata Syafuan.

Dia pun menyampaikan alasan mengapa kedua menteri itu layak untuk dievaluasi. Sebab dalam waktu setahun ini kurang memperhatikan masalah-masalah perumahan dan tunawisma. Padahal hal-hal itu merupakan program tahunan.

"Jadi jangan hanya yang seremonial saja yang dikerjakan. Ini masalah program, bukan masalah kultural, jadi bisa dibuat proposalnya," lanjut Syafuan.

Dia menjelaskan, persoalan kultural memang tidak bisa diubah dalam waktu setahun-dua tahun. Tapi kalau program, maka itu soal lain.

"Seperti Menkum HAM yang disorot masalah LP. Saya rasa itu terkait anggaran LP, itu masalah kultural yang tidak bisa selesai dengan setahun karena harus membangun sistem hukum," ucap Syafuan.

Kabar kalau PDIP merapat ke PD kian santer setelah kunjungan Wakil Ketua Pembina PD Marzuki Alie dalam khitanan putra dari Puan Maharani, Praba Diwangkara Caraka Putra Soma, di Hotel Ritz-Carlton. Kunjungan tersebut semakin menguatkan indikasi kedekatan kedua partai ini.

Namun, dalam acara yang sama dengan Marzuki, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menampik kabar yang menyebutkan adanya niatan PD untuk merangkul Widya Purnama karena faktor kedekatannya dengan Megawati. Tjahjo mengatakan, Widya adalah kader Partai Gerindra.

Semakin mesranya hubungan kedua partai tersebut ditunjukkan oleh dua karangan bunga dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dan Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, dalam HUT Partai Demokrat ke-9 di Istora Senayan Minggu malam (18/10).

(vit/nrl)