Bambang Soesatyo: Minim Capaian, SBY Harus Rombak Kabinet

Jakarta - Kinerja beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dinilai jauh dari memuaskan. Presiden SBY didesak melakukan reshuffle kabinet guna mengoptimalkan pemerintahan hingga tahun 2014.

"Pencapaian satu tahun Pemerintahan SBY-Boediono amat minim. Karena itu demi
perbaikan kinerja pemerintah, ada baiknya Presiden me-reshuffle KIB-II," usul Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, kepada detikcom, Senin (18/10/2010).

Bambang menuturkan, sejumlah menteri telah gagal menjalankan program kerja satu tahunnya. Menkeu Agus Martowardojo, misalnya, dianggap Bambang gagal menciptakan stabilitas ekonomi yang mumpuni.

"Di bidang ekonomi, pemerintah belum memperlihatkan niat memulihkan dan memaksimalkan produktivitas semua potensi ekonomi di dalam negeri. Produktivitas masyarakat terhambat oleh tingginya biaya produksi. Akibatnya, Pasar dalam negeri dijejali produk impor," kritik Bambang.

Sementara itu, bidang penegakan hukum tak kalah mengecewakan. Bambang menuturkan, kasus korupsi makin marak ditengah semangat pemerintah memberantas habis korupsi.

"Di bidang hukum, setahun pemerintahan ini nyaris meraih nilai jeblok. Indonesia, menurut IMF, masih diselimuti ketidakpastian hukum, korupsi makin merajalela. Banyak oknum dari sejumlah institusi negara justru menjadi aktor utama mafia hukum, SBY-Boediono tidak maksimal mencegah upaya pelemahan KPK," keluh Bambang.

Gangguan keamanan masyarakat juga makin marak. Bambang melihat pemerintah tidak serius menjamin rasa aman untuk masyarakat.

"Sementara itu, pengelolaan keamanan dan ketertiban umum di dalam negeri pun masih jauh dari efektif. Konflik antarwarga atau massa, bentrok antarkampung serta perlawanan warga terhadap penegak hukum makin marak belakangan ini dan terjadi di mana-mana," terang Bambang.

Bambang berharap Presiden SBY merombak total KIB II. Dengan demikian pemerintahan ke depan akan semakin tegas dalam melayani rakyat.

"Kita berharap ke depan Pemerintahan SBY-Boediono tidak 'memble' dan mampu melahirkan kebijakan pro rakyat. Untuk itu, reshuffle kabinet menjadi opsi yang sulit dihindari. Sebab, kalau tetap mempertahankan formasi KIB II saat ini, dipastikan tak akan mengalami perbaikan signifikan," tutupnya.

(van/did)