Demokrat Pilih Jalur Hukum Hadapi Ancaman Penggulingan SBY

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, menyatakan wacana penggulingan pemerintahan Presiden SBY di tengah jalan merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Anas mengancam akan mengambil langkah hukum jika ada upaya penggulingan Pemerintahan SBY.

"Jika ada pikiran, gagasan atau gerakan yang arahnya seperti itu tentu perlu disadarkan. Tapi kalau gerakan tentu perlu dilawan dengan penegakan hukum," kata Anas.

Namun, Anas tidak menjelaskan rinci maksud langkah hukum yang dimaksudnya itu. "Jika ada," katanya.

Pernyataan tersebut dikatakanya usai mengikuti puncak peringatan HUT PD ke-9, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (17/10/2010) malam.

Dalam pidatonya, Anas mengatakan jika wacana penggulingan pemerintahan yang sah di tengah jalan merupakan bentuk inskonstitusional. 

"Tidak hanya membelakangi aspirasi rakyat dalam Pemilu tapi juga pelanggaran konstitusi negara," ujarnya di hadapan ribuan kader PD yang hadir.

Dia menambakan, wacana yang santer beredar mengenai aksi besar penggulingan SBY dalam menyikapi kinerja pemerintahan satu tahun ini bersumber dari kelompok minor.

"Kalaupun ada (wacana penggulingan), ya sebetulnya minor, lah," ujarnya.

"Tapi prinsip kami bukan gerakan itu, kami menegakan pentingnya budaya taat azas pada konstitusi. Jadi demokrasi bukan hanya soal struktur kita yang demokratis,kultur kita yang demokratis, tapi juga kultur taat azas pada ketentuan konstitusi," imbuh Anas.

Apakah langkah hukum tersebut sebagai bukti PD ketakutan menghadapi isu penggulingan SBY?

"Kami ingin membangun budaya taat konstitusi, bukan berarti takut. Takut sama siapa?" tanyanya.

(ahy/van)