Golkar: Evaluasi Pemerintahan Berujung Reshuffle Menteri

Jakarta - Partai Golkar mencium isyarat kuat evaluasi pemerintahan SBY akan berujung pada perombakan menteri. Partai Golkar tak masalah kalau menterinya ikut tergusur reshuffle kabinet.

"Memang kami mendengar dari sejumlah pengurus pusat Partai Demokrat (PD), bahwa evaluasi pemerintahan sepertinya akan berujung reshuffle kabinet," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, di sela-sela Rapimnas Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Minggu (17/10/2010).

Priyo menuturkan, posisi partai Golkar tidak akan mengintervensi hak prerogatif Presiden. Kalau menteri dari Partai Golkar yang diganti, Golkar akan menerima keputusan Presiden tanpa protes apapun.

"Kita menghargai hak prerogatif Presiden. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan kalau Presiden melakukan ya kami akan menerimanya," terang Priyo.

Namun demikian kalau terjadi reshuffle kabinet, Partai Golkar akan segera mengambil sikap. Partai Golkar akan menyampaikan sikap politik terbarunya.

"Paling banter setelah dilakukan reshuffle, kami akan rapat dan mengambil keputusan politik terkait hal itu," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Priyo juga menuturkan komitmen Partai Golkar untuk mensukseskan Pemerintahan SBY hingga tahun 2014. Priyo juga menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan menghianati Setgab koalisi.

"Kami akan memastikan agar demokrasi berjalan dengan baik, mensukseskan Pemerintahan SBY hingga tahun 2014. Agar tidak ada ikhtiar untuk menggulingkan dan sebagainya," tegas Priyo.

Sebelumnya diberitakan isu reshuffle kabinet terus menguat seiring satu tahun Pemerintahan SBY. Partai koalisi pun berbalas kritik terkait menteri mereka yang ada di kabinet.

PKS misalnya, mengkritisi lemahnya kinerja menteri jajaran perekonomian dan hukum. Menteri Hukum dan HAM dinilai gagal  mengembalikan kepercayaan publik terhadap citra penegakan hukum.
(van/fay)