PDIP Proses Pemberhentian Dudhie Makmun

Jakarta - PDI Perjuangan sedang memproses pembehertian Dudhie Makmun Murod, terpidana kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dari keanggotaanya di DPR. PDIP belum memutuskan pemberhentian karena mekanisme pemberhentian memakan waktu yang tidak sebentar.

"PAW (Pergantian Antar Waktu) itu tidak bisa satu hari dua hari," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo.

Hal itu dikatakan Tjahjo menjawab pertanyaan wartawan dalam jumpa pers di sela-sela Rakorgab Bidang Perempuan dan Anak - Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Jumat (15/10/2010).

Tjahjo mengatakan, proses pemberhentian Dudhie juga sudah dibahas dalam rapat-rapat DPP PDIP. Hanya saja, katanya, partai mempunyai mekanisme yang harus dilalui sampai keputusan pemberhentian akhirnya diambil.

"Partai punya sikap, kewenangan, dan ada mekanismenya," ujarnya.

Tjahjo memastikan, Dudhie juga sudah tidak menggunakan sebagian haknya sebagai anggota DPR.

"Dia sudah nggak menggunakan uang reses dan uang perjalanan DPR," kata Tjahjo.

Dudhie Makmun Murod divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dia tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tingkat pertama itu berkekuatan hukum tetap.

Pada HUT Kemerdekaan RI ke-65 17 Agustus lalu, mantan anggota Komisi IX DPR ini mendapat remisi satu bulan penjara.

(lrn/anw)