Sebelum ke Cina & India, Komisi II DPR Harus Paparkan Agendanya

Jakarta - Beberapa anggota Komisi II DPR dijadwalkan studi banding ke Cina dan India pada November mendatang. Sebelum berangkat, agenda mempelajari sistem administrasi kependudukan (adminduk) di dua negara itu harus dipaparkan.

"Saya meminta Komisi II sebelum berangkat menuju Cina dan India agar memberitahukan kepada publik dengan terbuka apa maksud dan tujuan ke sana," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung Parlemen, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Jumat (15/10/2010).

Berdasar tugas pokok dan fungsinya selaku pimpinan DPR, Komisi II DPR berada dibawah koordinasi dirinya. Tetapi politisi senior dari Partai Golkar tersebut tidak bisa menjelaskan agenda studi banding ke dua negara berpenduduk terbesar dunia itu.

"Saya tidak ingat satu persatu. Tapi kalau itu sudah sesuai dengan mekanisme kunjungan kerja, alasannya baik dan argumennya masuk, ya kami hanya menyetujui. Silahkan saja," jawab dia.

"Tapi syarat utama, adalah penyampaian ke publik sebelum berangkat. Itu catatan yang kita berikan," tegasnya Priyo.

Sebelumnya oleh Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap dikatakan keberangakatan ke Cina dijadwalkan pada 1 November 2010. Chairuman akan memimpin langsung rombongan studi banding ke sana

"Rencananya tanggal 1 November kita akan berangkat ke Cina dan tanggal 9 ke India, untuk memperlajari adminduk di negara itu," kata ketua Chairuman Harahap kepada detikcom, Kamis (15/10/2010).

Setelah melakukan kunjungan ini, Indonesia diharapkan bisa mengaplikasikan semua tekonologi untuk mengurus adminduk. "Pulang dari sana kita akan mengaplikasikan bagaimana sistem adminduk dari segi teknologi di Indonesia," tuturnya.

Rangkaian kunjungan anggota dewan keluar negeri menjadi buah bibir di kalangan publik. Pada awal Oktober, 13 Anggota Komisi VIII DPR melakukan studi banding soal sosial dan agama ke Amerika Serikat.

Sebelumnya, pada bulan September, anggota Komisi X juga berangkat ke Afrika Selatan, Korsel dan Jepang. Studi banding ini untuk membahas mengenai UU Pramuka.

(lia/lh)