Timur Harus Bebaskan Polri Sebagai Alat Kepentingan Penguasa

Jakarta - Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Komjen Pol Timur Pradopo di Komisi III DPR berjalan mulus. Meskipun mulus, pimpinan DPR tetap mempunyai pesan khusus kepada Timur yang selangkah lagi akan menjadi Kapolri.

"Ada beberapa pesan pertama, dengan kepemimpinan yang baru ini jangan sampai Polri ke depan tergoda untuk masuk ke duni politik praktis. Apalagi kalau kemudian hanya melindungi politik praktis dalam pemilu untuk kepentingan penguasa," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Jumat (15/10/2010).

"Kalau itu terjadi kiamatlah Polri kita," lanjut Priyo.

Selain itu, tugas penting lainnya yang tidak boleh dilupakan Timur adalah segera memproses hukum atas temuan pelanggaran terhadap bailout Bank Century yang juga menjadi rekomendasi DPR. Timur diharapkan melakukan terobosan yang berarti untuk kasus Century ini.

"Hendaknya Pak Timur Pradopo nanti berhasil mengungkap titik terang dalam kasus ini, termasuk aliran dana dan lain sebagainya. Kalau itu sampai terjadi, saya kira kita akan beri apresiasi kepada calon bintang empat ini, kalau perlu bintang lima," canda Priyo.

Dua pesan penting itu, menurut Priyo, akan menjadi sempurna jika Timur berhasil membenahi institusi Polri baik ke dalam maupun keluar. Sepakterjang Timur sudah dinanti-nanti untuk mengungkap kasus rekening gendut yang melibatkan para petinggi Polri.

"Pak Timur juga harus siap mereformasi Polri sebagaimana yang dilakukan kakakanya yang bernama TNI. Reformasi Polri yang saya maksud adalah termasuk, membenahi beberapa isu yang memposisikan Polri buruk di mata masyarakat. Seperti isu rekening gendut dan lain sebagainya mudah-mudahan, pada zaman Kapolri yang baru ini, itu tidak terdengar lagi," imbuh politisi Partai Golkar ini.

"Tidak ada lagi yang katanya Polri ada setoran ke atas dan ke bawah," tegas Priyo.

Setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan kemarin oleh Komisi III, tahapan yang akan dilalui Timur di DPR tinggal selangkah lagi yaitu diputuskan dalam rapat paripurna. Jika sudah diputuskan dalam rapat paripurna untuk kemudian diserahkan ke Presiden SBY, maka Timur tinggal dilantik untuk menjadi Kapolri.

(lia/anw)