PBNU Tak Setuju Penggulingan Pemerintah Secara Inkonstitusional

Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendengar kritik masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintahan. Namun PBNU tidak setuju dengan upaya inkonstitusional dengan menggulingkan pemerintahan yang sah.

"Presiden harus mendengar suara rakyat yang nggak puas," ujar Ketua PBNU, Slamet Effendi Yusuf kepada wartawan dalam konferesni pers usai bertemu dengan Wapres Boediono di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (15/10/2010).

Slamet mengatakan, SBY harus berani menerima kritik dari masyarakat. Namun, PBNU tidak setuju jika pemerintahan saat ini digulingkan dengan cara inkonstitusional.

"Apabila presiden tidak melakukan tindakan melanggar hukum, kami tidak setuju dengan gerakan-gerakan penjatuhan sepeti itu," jelas Slamet.

Menurut Slamet, jika penggulingan dipaksakan, maka hanya ada dua cara, yakni revolusi dan kudeta.

"Dua cara itu hanya akan merugikan rakyat banyak. Elit tidak terlalu merasakan," tutur mantan politisi Golkar ini.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Said Agil Siraj menegaskan jika PBNU tidak terlibat dengan upaya penggulingan pemerintahan. Jika ada rapat-rapat di lantai 8 PBNU, itu karena ruangan itu memang disewakan.

"Ruangan di lantai 8 itu memang disewakan. Itu tidak terkait dengan PBNU. Kalaupun kita tahu rapatnya soal itu, kita akan larang," terang Said.

PBNU datang menemui Wapres Boediono untuk mengundang wapres menghadiri Global Peace of Confrence yang digagas NU, dan akan digelar di Hotel Gran Melia, pada Sabtu (16/10/2010).

(gun/anw)