Timur Tegaskan Hartanya Bisa Dipertanggungjawabkan

Timur Tegaskan Hartanya Bisa Dipertanggungjawabkan

- detikNews
Jumat, 15 Okt 2010 01:11 WIB
 Timur Tegaskan Hartanya Bisa Dipertanggungjawabkan
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuturkan adanya sebagian harta calon Kapolri, Komjen Pol Timur Pradopo, yang tidak jelas sumbernya. Timur yang baru saja lolos fit and proper test menjadi Kapolri pun menegaskan bahwa semua hartanya bisa dipertanggungjawabkan.

"Semua saya pastikan bisa dipertanggungjawabkan," tegas Timur kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10/2010).

Timur juga menegaskan bahwa semua harta yang dimilikinya berasal dari sumber yang jelas. Terkait adanya sejumlah harta tambahan di luar gajinya, Timur menjelaskan harta tersebut berasal dari penghasilan istrinya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gaji Kapolda itu sekarang Rp 9 juta, gaji saya semua bisa dipertanggungjawabkan. Istri saya juga bekerja sehingga bisa menambah penghasilan, pokoknya semua bisa dipertanggungjawabkan," tegas Timur.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, ada harta Timur senilai Rp 435 juta yang tidak jelas sumbernya. Namun demikian Jasin menegaskan belum ditemukan indikasi korupsi dalam rekening Timur.

"Analisis harta dan penghasilan belum diklarifikasi dan dilakukan pemeriksaan. Meski ada dana-dana yang sumbernya tidak jelas dan perlu diklarifikasi sekitar Rp 435 juta. Walau begitu belum ditemukan adanya indikasi korupsi," kata Jasin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (13/10/2010).

Jumlah harta Timur saat ini Rp 4,41 miliar atau naik sekitar Rp 2 miliar dibanding 2 tahun lalu.

Dalam kesempatan itu, Jasin menuturkan, KPK belum menerima laporan masyarakat tentang Timur terkait adanya indikasi melawan hukum atas kasus korupsi.

"Begitu juga laporan gratifikasi belum dilaporkan apakah dia pernah menerima atau tidak," tutup Jasin.

Timur Pradopo lahir di Jombang, Jatim, 10 Januari 1956. Dia merupakan lulusan Akpol 1978. Dia pernah menjadi Kapolres Jakarta Barat pada 1997-1999 saat peristiwa Trisakti dan Semanggi meletus, Kapolres Jakarta Pusat (1999-2000), dan Kapolwiltabes Bandung (2001) serta menjadi Kapolda Banten, Kapolda Jabar dan terakhir Kapolda Metro Jaya.



(van/ayu)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads