Komisi I Pahami Alasan SBY Menunda Kunjungan ke Belanda

Jakarta - Komisi I DPR akhirnya dapat menerima alasan penundaan Presiden SBY berkunjung ke Belanda beberapa waktu lalu. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa menjelaskan alasan penundaan tersebut dihadapan Komisi I DPR.

"Kita membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia-Belanda, dimana tadi ada kesepahaman yang sama dari Komisi I atas keputusan pemerintah untuk menunda kunjungan Presiden RI ke Belanda," kata Menlu Marty usai mengadakan rapat tertutup dengan Komisi I di Gedung DPR Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Rabu (13/10/2010).

Marty menegaskan tidak ada alasan lain atas penundaan ini selain karena menjaga martabat bangsa Indonesia.

"Dan saya kira itu suatu yang paling penting dalam pertemuan ini, dimana adanya kesamaan pandangan antara pemerintah dengan Komisi I," kata Marty.

Meskipun kunjungan itu tertunda, Marty memastikan tidak akan merusak hubungan diplomatik yang selama ini terjalin antara Indonesia dan Belanda. Termasuk mencegah berkembang kelompok separatis diantara kedua negara tersebut.

"Selain itu ada pula kesepakatan bersama dengan suatu tekad untuk mendorong pemerintah Belanda untuk memastikan tidak adanya ruang gerak kelompok-kelompok separatis," tegas Marty.

Dalam rapat ini hadir pula Ketua Badan Intelejen Negera, Sutanto. Kehadiran BIN dalam rapat yang berlangsung hingga malam hari ini juga penting mengingat BIN dan Kemlu akan selalu bersinergi dalam setiap kunjungan kenegaraan.

"Rapat kerja kali ini kita juga melibatkan BIN karena memang dalam setiap persiapan kunjungan kenegaraan tentu ada koordinasi dan komunikasi diantara kedua instansi tersebut," tandas Marty.

SBY secara mendadak membatalkan kunjungannya ke Belanda, pada Selasa (5/10) kemarin. Pembatalan ini terkait dengan permintaan Republik Maluku Selatan (RMS) agar presiden RI Yudhoyono ditangkap saat kunjungan kenegaraan ke negeri kincir angin tersebut.

Tuntutan penangkapan itu disampaikan melalui kort geding (prosedur dipercepat) ke pengadilan, demikian Presiden RMS John Wattilete yang juga seorang advokat dalam pernyataan di Teletext televisi publik NOS, Sabtu.

Lebih lanjut, Wattilete meminta Perdana Menteri (demisioner) JP Balkenende agar mengimbau Presiden RI supaya mengakhiri apa yang disebutnya sebagai pemenjaraan dan penyiksaan para pengikut RMS. Disebutkan bahwa saat ini di Maluku terdapat 90 pengikut RMS dipenjarakan.

Gugatan yang disidangkan di pengadilan Den Haag hari Selasa kemarin itulah yang membuat Presiden SBY menjadwal ulang untuk memenuhi undangan Ratu Beatrix. SBY baru akan berkunjung bila sidang RMS itu berakhir. Padahal pemerintah Belanda sendiri telah menjamin keamanan Presiden dan rombongan selama kunjungan.

Sebelumnya, rencana kunjungan SBY ke Belanda juga sempat terganggu karena adanya ketidakcocokan Kedubes Indonesia di Belanda dengan salah seorang parlemen Belanda dari Partai PPV, Geert Wilders. Wilders dikenal sebagai tokoh parlemen yang menolak Islam.

Akibatnya, Dubes Indonesia di Denhaag pun terjebak dalam sindir-menyindir di media. Wilders pun kesal dan mengusulkan agar Dubes Indonesia dipanggil ke parlemen Belanda.
(lia/her)