PKS: Kinerja Kementerian Hukum dan Perekonomian Paling Parah

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik kinerja para menteri di bidang hukum dan perekonomian. PKS berharap Presiden SBY mengevaluasi menteri-menteri yang duduk di pos-pos ekonomi dan hukum.

"Yang paling berat hukum dan perekonomian," tegas Sekjen PKS, Anis Matta di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/10/2010).

Menurut Anis, kementerian di bidang hukum banyak mengecewakan masyarakat. Indikasinya adalah menurutnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas penegakan hukum.

"Lihatlah bagaimana KPK, Polri, Kejagung," keluh Anis.

Namun demikian, Anis berharap evaluasi di pemerintahan dilakukan secara profesional. Anis tidak mau evaluasi yang justru menimbulkan perpecahan di kabinet.

"Kabinet sebagai tim perlu meningkatkan soliditasnya. Menghindari mencari kambing hitam sesama kabinetnya sendiri tertutama karena penilaian  UKP4," imbau Anis.

Anis menegaskan tidak mendorong reshuffle kabinet. Anis berharap ada evaluasi mendasar untuk meningkatkan kinerja kabinet.

"Lebïh bagus kabinet ini dikoordinasikan kembali untuk target keseluruhanya," tandasnya.

Sebelumnya Ketua Umum PD Anas Urbaningrum mengingatkan adanya evaluasi tahunan Pemerintahan SBY-Boediono. Anas mengingatkan para menteri agar meninjau capaian masing-masing kementerian selama satu tahun terakhir

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mencium adanya sinyal kuat reshuffle kabinet. Priyo meyakini Presiden akan melakukan penggantian beberapa menteri yang kinerja kementerian yang dinilai tak penuhi target.

(van/lh)