Belum Ada Info Penggulingan SBY, Polri Siap Hadapi Aksi 20 Oktober

Jakarta - Informasi yang Mabes Polri terima mengenai rencana aksi 20 Oktober baru sebatas unjuk rasa biasa. Belum ada laporan mengenai aksi-aksi yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan sah yang sedang berjalan.

Demikian jawab Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Iskandar Hasan,  saat ditanya tentang isu adanya pihak yang hendak menggulingkan pemerintahan SBY. Dia ditemui wartawan di kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta, Rabu (13/10/2010).

"Kita belum mendapatkan informasi yang presisi soal itu," ujar Iskandar.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kabidpenum Mabes Polri, Kombes Marwoto Soeto, yang ditemui secara terpisah. Menurutnya informasi mengenai rencana aksi memperingati satu tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono adalah unjuk rasa.

Dia memastikan, jajaran kepolisian akan mengawal berlangsungnya aksi unjuk rasa. Ini merupakan langkah antisipasi atas kemungkinan adanya tindakan anarkisme dan mengganggu ketenteraman umum.

"Ya mudah-mudahan tidak rusuh. Tapi kita selalu siap memberikan pengamanan," ujar Marwoto.

Pengamanan yang dimaksud, berdasarkan pada Protap Kapolri/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki yang mengatur tentang pengambilan tindakan tegas dalam menangani aksi anarki. Tertuang dalam poin nomor 12, yaitu apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas, maka segera dilakukan tindakan melumpuhkan dengan cara:

a. Kendali tangan kosong keras;
b. Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri.
c. Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku anarki yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat atau kerusakan dan/atau kerugian harta benda, didahului dengan tembakan peringatan ke arah yang tidak membahayakan.
d.  Apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan maka dilakukan tembakan terarah kepada sasaran yang tidak mematikan.

Wacana untuk mengganti pemerintahan SBY sebelum 2014 dilontarkan oleh Rizal Ramli dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional pada Jumat (8/10) di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta. Di akhir pertemuan, Menko Perekonomian era Gus Dur itu menyebut pemerintahan SBY telah gagal dan karenanya harus diganti.

Dua hari kemudian, Minggu (10/10), sejumlah aktivis dan organisasi mahasiswa mengadakan pertemuan di kantor PBNU, Jakarta. Pertemuan yang diberi nama 'Konsolidasi Seruan Aksi: Pemerintah SBY Sudah Gagal' ini lalu berencana menggelar aksi pada 20 Oktober 2010 mendatang.

Di dalam pertemuan itu Adhie Massardi selaku Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menyerukan aksi untuk mengganti pemerintah SBY sebelum 2014. "Pemerintah sudah harus diganti. Ganti pemerintahan citra. Tidak bisa tidak pemerintah harus sudah turun sebelum 2014," ujar juru bicara era pemerintahan Gus Dur itu.

(lh/fay)