Istana: Jangan Terus Berpikir Apriori Terhadap Pemerintah

Istana: Jangan Terus Berpikir Apriori Terhadap Pemerintah

- detikNews
Selasa, 12 Okt 2010 19:30 WIB
Istana: Jangan Terus Berpikir Apriori Terhadap Pemerintah
Jakarta - Masih banyak yang harus pemerintah selesaikan untuk mengatasi masalah kesejahteraan rakyat dan penegakan hukum. Tapi tidak tepat bila mengatakan pemerintahan SBY-Boediono gagal menjalankan pembangunan.

Demikian kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Sosial, Sardan Marbun, menanggapi wacana mengganti pemerintahan SBY-Boediono di tengah jalan. Pernyataan ini dia sampaikan melalui surat elektronik, Selasa (12/10/2010).

“Mencari-cari kesalahan dengan asyik melontarkan fitnah, merupakan pekerjaan sia-sia. Jangan terus berpikir apriori dan menutup mata,” ujar Sardan.

Bila pemikiran-pemikiran kritis terhadap pemerintah SBY berdasar pada obyektifitas dan bebas dari kepentingan politis, maka kemajuan bangsa jelas terlihat. Paling signifikan adalah pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil bahkan mampu bertahan dari krisis keuangan global 2008.

Sementara untuk urusan pemberantasan korupsi, hingga kini tercatat 150 pejabat daerah yang atas persetujuan Presiden SBY diproses hukum terkait dugaan penyimpangan keuangan daerah. Hal ini membuat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia telah naik dari 2,0 pada tahun 2004 menjadi 2,8 pada tahun 2009.

Di bidang Kesra, pemerintah terus memberikan subsidi layanan kesehatan dan pendidikan bagi rakyat miskin. Pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan yang kini telah mencakup enam ribu lebih kecamatan se-Indonesia.

Pada saat sama kepercayaan dunia terhadap Indonesia yang sempat jatuh pasca krisis 1998 juga telah pulih. Ini terlihat dari peran-peran penting dalam berbagai forum internasional mulai dari ASEAN, APEC, ASEM, G-20, G-8, OKI dan PBB.

“Indonesia berpeluang jadi negara terpandang. Tapi untuk itu perlu pemikiran optimistis dan kerja keras, tinggalkan pemikiran pesimis," pungkas Sardan.

Wacana untuk mengganti pemerintahan SBY sebelum 2014 dilontarkan oleh Rizal Ramli dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional pada Jumat (8/10) di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta. Di akhir pertemuan, Menko Perekonomian era Gus Dur itu menyebut pemerintahan SBY telah gagal dan karenanya harus diganti.

Pada hari Minggu (10/10) sejumlah aktivis dan organisasi mahasiswa mengadakan pertemuan di kantor PBNU, Jakarta. Pertemuan yang diberi nama 'Konsolidasi Seruan Aksi: Pemerintah SBY Sudah Gagal' ini lalu berencana menggelar aksi pada 20 Oktober 2010 mendatang.

Di dalam pertemuan itu Adhie Massardi selaku Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menyerukan aksi untuk mengganti pemerintah SBY sebelum 2014. "Pemerintah sudah harus diganti. Ganti pemerintahan citra. Tidak bisa tidak pemerintah harus sudah turun sebelum 2014," ujar juru bicara era pemerintahan Gus Dur itu.
(lh/asy)


Berita Terkait