Ada Isu Penggulingan, SBY Diminta Lapang Dada Terima Kritik

Jakarta - Menjelang satu tahun pemerintahan SBY-Boediono pada 20 Oktober mendatang, merebak isu penggulingan pemerintahan. Isu itu tidak mungkin muncul tanpa adanya latar belakang. Karena itu SBY diminta lapang dada menerima kritik.

"Pemerintahan SBY harus berlapang dada menerima kritik. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak ada pemerintahan yang tanpa kritik. Justru kalau tanpa kritik malah menimbulkan pertanyaan," ujar Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), Mufti Makarim, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (12/10/2010).

Menurut dia, masyarakat yang bersikap kritis tidak bisa dilawan dan dibatasi. Apa yang masyarakat rasakan itulah yang disuarakan. Namun yang paling penting adalah bagaimana SBY menjadikan kritik dan reaksi itu sebagai tolok ukur untuk melakukan kritik ke dalam pemerintahan yang sudah berjalan.

"Kalau masyarakat menggunakan cara konstitusional, tidak mengggunakan cara kekerasan dan bersenjata, tidak perlu dikhawatirkan," lanjut Mufti.

Dia menambahkan, dalam dunia politik ada banyak sekali wacana. Karena itu wajar pula jika dalam perjalanan suatu pemerintahan, tokoh politik atau tokoh bangsa mengemukakan pendapat atau wacana.

Apa yang disampaikan Mufti adalah untuk menanggapi beberapa tokoh yang menyatakan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Ketika wacana ataupun pendapat semacam ini bergulir, justru menjadi tantangan bagi SBY untuk menjawabnya dengan fakta dan melakukan sesuatu yang signifikan.

"Kalau perang wacana malah tidak efektif," sambung Mufti.

Dia berpendapat, layak tidaknya SBY-Boediono diturunkan memerlukan pendalaman. Namun dia mengakui pada setahun pemerintahan SBY ada keluhan mendasar terkait tiga hal. Pertama soal kepemimpinan.

"Kita punya pemimpin tapi tidak punya kepemimpinan. Kepala negara terlalu peragu, terlalu mempertimbangkan politik kepentingan sehingga muncul kasus yang mencederai demokrasi, misalnya saja rekening gendut dan kasus Bibit-Chandra," tutur dia.

Kedua, soal kesejahteraan. Data statistik memang menunjukkan tren perubahan positif. Namun fakta empiriknya ditemui angka bunuh diri yang masih tinggi serta tindak kriminal yang semakin bermacam-macam karena himpitan ekonomi.

"Ini seharusnya dijawab pemerintahan SBY dengan sesuatu yang lebih konkret," tambah Mufti.

Ketiga adalah soal ketidakmampuan membereskan masalah hukum. Mufti menilai masih ada indikasi tebang pilih.

"Kalau ketiga hal ini tetap berjalan, maka tidak bisa dihalang-halangi akan ada banyak kelompok yang bereaksi," ucapnya.

Sebelumnya Hatta Rajasa yang selalu membatasi bicara politik, meski dirinya adalah Ketua Umum DPP PAN, merasa terusik dengan munculnya gerakan yang ia nilai bisa merusak sistem demokrasi. Seharusnya, kata dia, semua pihak menghormati sistem demokrasi yang sudah susah payah dibangun oleh masyarakat.

"Saya biasanya tidak banyak bicara politik. Tapi munculnya gerakan-gerakan ini mengusik
saya dan saya prihatin," kata Hatta yang kini menjabat Menko Perekonomian di Kabinet
Indonesia Bersatu II saat berbincang-bincang dengan detikcom.

Hatta meminta masyarakat untuk menghormati building system yang sudah dibangun sejak bertahun-tahun dengan bersusah payah. "Mari kita hormati sistem demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah. Pada tahun 1998 saya juga menjadi aktivis untuk membangun building system ini," ajak Hatta.

(vit/lrn)