Penggulingan SBY Hanya Wacana, Tak Perlu Ditanggapi Reaktif

Jakarta - Dalam setahun memimpin, Presiden SBY-Wapres Boediono terus dibombardir. Isu terorisme, kerusuhan, anggaran, suara-suara yang menyatakan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat, hingga suara yang menyatakan pemerintah harus diganti.

Tepat setahun pemerintahan SBY-Boediono pada 20 Oktober mendatang, berhembus isu ada demo besar untuk menggulingkan SBY. Namun pengamat politik AAGN Ari Dwipayana menilai penggulingan SBY hanyalah wacana.

"Itu ekspresi ketidakpuasan dari gerakan ekstraparlemen, itu gerakan di luar politik formal. Ini terjadi karena kegagalan parlemen menjalankan fungsi kontrol dan perimbangan. Tapi ini lebih ke politik wacana. Tidak mendongkel, pertarungan wacana," ujar staf pengajar UGM ini dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (12/10/2010).

Laku tidaknya wacana ini di tengah masyarakat sangat tergantung kredibilitas dari pencetusnya. Kalau tokohnya dianggap penting, maka bisa saja mendapat dukungan masyarakat. Tidak hanya itu, persoalan yang diangkat juga harus dilihat apakah sesuai dengan agenda mansyarakat.

"Kalau mengangkat isu yang tidak sesuai dengan realitas dan tokohnya tidak kredibel ya tidak akan diperhatikan masyarakat," sambung Ari.

Dia melihat fenomena ini bukanlah bentuk konspirasi untuk mendongkel SBY. Sebagian kalangan hanya memberikan alternatif wacana. Untuk itu, pemerintah SBY diminta tidak menanggapi secara reaktif. Sebaliknya SBY harus mampu menanggapinya dengan data akurat. Sebab demokrasi substantif itu lebih menekankan argumen dan data, bukan retorika.

Kekuatan ekstraperlementer bisa membesar kalau pemerintah tidak berjalan efektif dan DPR tidak bersuara. Kurangnya kontrol kepada pemerintah muncul sebagai akibat lemahnya sistem yang oligarkhis.

"Jadi wajar ketika banyak yang mencari ruang-ruang untuk berekspresi. Tidak aneh, asal saja gerakan ekstraparlemenennya yang civilized. Untuk ini ada bermacam metode, ada yang berwacana, menulis pemikiran dan kritik atau aksi damai," tutur Ari.

Ari mengimbau agar gerakan-gerakan semacam itu tidak selalu dicurigai sebagai bentuk protes untuk menjatuhkan. "Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Ini saya kira hanya upaya untuk membangun wacana tanding. Semoga masyarakat bisa memilih," tutupnya.

Sebelumnya Hatta Rajasa yang selalu membatasi bicara politik, meski dirinya adalah Ketua Umum DPP PAN, merasa terusik dengan munculnya gerakan yang ia nilai bisa merusak sistem demokrasi. Seharusnya, kata dia, semua pihak menghormati sistem demokrasi yang sudah susah payah dibangun oleh masyarakat.

"Saya biasanya tidak banyak bicara politik. Tapi munculnya gerakan-gerakan ini mengusik saya dan saya prihatin," kata Hatta yang kini menjabat Menko Perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu II saat berbincang-bincang dengan detikcom.

Hatta meminta masyarakat untuk menghormati building system yang sudah dibangun sejak bertahun-tahun dengan bersusah payah.  "Mari kita hormati sistem demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah. Pada tahun 1998 saya juga menjadi aktivis untuk membangun building system ini," ajak Hatta. (vit/nrl)