.webp)
"Nggak ada (menteri yang klaim). Saya saja tidak tahu itu," ujar EE Mangindaan di sela-sela HUT ke-51 Pepabri, di Puri Ardhya Garini, Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Selasa (12/10/2010).
Kalau Anda beli baju uangnya dari mana? "Saya beli sendiri kok," jawab politisi PD ini.
EE Mangindaan juga menambahkan, anggaran rumah tangga menteri juga tidak disiapkan untuk keperluan baju dinas menteri.
Baju dinas, lanjut EE Mangindaan, juga tidak disiapkan pada dana taktis para menteri. Dana taktis itu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.
EE Mangindaan juga tidak berhak menegur menteri yang menggunakan dana taktis untuk pembelian baju dinas. "Saya nggak berhak begitu-begitu. Karena dana taktis itu harus dipertanggungjawabkan," kata EE Mangindaan.
Sebelumnya Mensesneg Sudi Silalahi dalam rapat kerja tentang penertiban anggaran negara dengan Komisi II DPR, Senin (11/10), mengungkapkan bahwa masih banyak Kepala Daerah yang mempunyai nilai anggaran pengadaan pakaian dinas cukup besar.
"Banyak gubernur dan bupati yang anggarannya beli baju ngeri, hentikan itu," usul Sudi.
Di dalam DIPA Setneg 2010 terdapat nomenklatur pengadaan pakaian dinas presiden, wapres, menteri, kepala lembaga negara, dan pejabat negara. Pada tahun 2010, untuk nomenklatur tersebut dianggarkan Rp 893.561.000.
Menurut Sudi anggaran itu sebenarnya digunakan untuk pengadaan kelengkapan peralatan dinas dan atribut seluruh menteri KIB II. Tapi selama ini justru ada menteri yang sering mengajukan klaim ke Setneg setelah membeli pakaian dinasnya.
Lebih lanjut, Sudi membeberkan, Presiden SBY selalu menggunakan uangnya sendiri untuk membeli pakaian. Bahkan, Presiden SBY telah meminta agar anggaran baju dinas ini dihapus di tahun berikutnya.
"Walaupun itu hak (pengadaan pakaian dinas), Presiden bilang tidak. Jadi tidak perlu anggaran baju tersebut," kata Sudi.
(nik/nrl)
