Keinginan Lengserkan SBY Sebelum 2014 Dinilai Tak Berdasar

Jakarta - Isu penggulingan Presiden SBY sebelum 2014 dinilai tak berdasar. Sebab ongkos politik untuk menghentikan pemerintahan SBY tersebut terlalu mahal.

"Khususnya bagi rakyat yang sedang berjuang untuk mempertahankan serta memperbaiki kehidupan mereka", kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri,  Dr. Umar Syadat Hasibuan, kepada wartawan, Selasa (12/10/2010).

Menurut Umar,  saat ini Indonesia sedang meniti sebuah proses konsolidasi demokrasi. Hal ini merupakan titik tolak pembangunan demokrasi yang lebih solid dan tertata dengan baik.

Kondisi ini, kata dia, mutlak memerlukan komitmen yang serius dari seluruh komponen bangsa untuk memperkuat proses konsolidasi demokrasi tersebut. Tanpa komitmen tersebut, proses konsolidasi demokrasi mustahil terwujud.

"Sehingga sulit dipahami jika masih ada individu atau kelompok yang masih terjebak ke dalam cara berpikir di lingkungan politik lama, yakni selalu menjatuhkan sebuah pemerintahan di tengah jalan," ujar doktor komunikasi politik dari Universitas Indonesia itu.

Umar menegaskan, bersikap oposisi dan berbeda pandangan politik terhadap pemerintah adalah hak asasi setiap individu dan kelompok. Hal tersebut juga diatur dan dilindungi oleh konstitusi.

"Tetapi sangat disayangkan jika hal itu dilakukan dengan cara-cara dan pendekatan yang tidak demokratis," tegas Umar.

Sebelumnya Menko Kesra yang juga Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa menyatakan sinyalemen aksi demo semakin nyaring menjelang 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono. Bahkan ada  gerakan yang ingin menghentikan pemerintahan SBY di tengah jalan. Hatta meminta agar masyarakat menghargai demokrasi yang telah dibangun bertahun-tahun dengan susah payah.

(djo/asy)