.webp)
"Kalau evaluasi ini mau reshuffle ya silahkan. Kalau dari pernyataan banyak petinggi Partai Demokrat, memang ada sinyal kuat reshuffle, ya monggo saja," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, sambil tersenyum kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2010).
Priyo menuturkan, wacana reshuffle kabinet muncul seiring evaluasi besar-besaran di pemerintahan SBY. Setiap menteri yang kerjanya tidak maksimal, bisa saja didepak dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
"Agar Presiden memilih pembantu menterinya agar beliau merasa nyaman," ujar Wakil Ketua DPR ini.
Priyo juga mengimbau agar semua partai koalisi tidak panik menghadapi reshuffle kabinet. Sebab, mengganti menteri adalah hak prerogatif Presiden.
"Mestinya tidak perlu kita khawatirkan kalau reshuffle itu dilakukan oleh Presiden. Itu hal yang tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan karena itu prerogatif Presiden," tandasnya.
Sebelumnya, dalam laporan UKP4 yang bertugas melakukan evaluasi Pemerintahan beberapa waktu lalu muncul sejumlah Kementerian yang gagal bertugas. Menkominfo, Menkum Ham, Menlu, dan Menhub, tercatat dalam daftar penerima rapor merah.
Mensesneg Sudi Silalahi, Senin (11/10) kemarin menuturkan bahwa evaluasi kementerian kini sedang berlangsung. Hasil evaluasi ini akan diumumkan sendiri oleh Presiden. Namun Sudi tidak menyebutkan kapan akan diumumkan.
(van/gun)
